Oelamasi, swaratimor.co.id – Pemerintah Kabupaten Kupang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kecamatan Tahun 2023. Dalam forum ini masyarakat diminta wapada terhadap potensi bencana banjir dan longsor akibat musim penghujan saat ini.
Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Pemkab Kupang ini dibuka Bupati Kupang, Korinus Masneno, Selasa (21/2/2023) di Kota Oelamasi. Hadir pada acara pembukaan itu pimpinan DPRD Kabupaten Kupang diantaranya Ketua Daniel Taemenas, Wakil Ketua Sofia Malelak De Haan, Yohanis Mase, Plt. Sekda Kabupaten Kupang Novita Foenay dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Kupang. Selain itu Pemerintah Kecamatan mengikutinya secara online dari masing-masing wilayah. Beberapa perwakilan Kecamatan turut hadir langsung di Kantor Bupati Kupang mengikuti jalannya acara pembukaan.
Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas pembangunan. Fokus utamanya ialah mensejahterakan masyarakat. Karena itu, dia berharap usulan dan kebutuhan konkrit masyarakat melalui kegiatan musyawarah ini yang dituangkan dalam Musrenbang dapat menjadi acuan pembangunan kedepan.
“Mari kita tekadkan kesepahaman untuk menempatkan masyarakat Kabupaten Kupang diatas kepentingan pribadi dan golongan. Saya himbau, agar pelaksanaan Musrenbang saat ini dapat diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat,” pesan Masneno seperti dikutip dari rilis Prokopim Kabupaten Kupang.
Pada kesempatan ini Masneno juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi kerja bersama DPRD Kabupaten Kupang dalam upaya membangun masyarakat, terkhusus melalui pokok pikiran para wakil rakyat Kabupaten Kupang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Mantan Wakil Bupati Kupang masa bakti 2014-2019 ini menjelaskan, melalui program Revolusi 5 P (yakni membangun dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata) Pemerintah berupaya membangun dari apa yang ada dan dapat dikerjakan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Keterbatasan anggaran yang ada, saya harap para Kades, BPD dibawah pengawasan Camat untuk terus menggali potensi, mengembangkan BUMDes, sehingga desa-desa bisa lebih maju dan berkembang,” ungkapnya.
Terkait standar pelayanan minimal, Masneno menjelaskan sudah ada penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan NTT yang memberikan nilai sedang dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan pemberian Sertifikat Penghargaan dan Rapor baik pada OPD-OPD yang melakukan kinerja terbaik. “Kita harapkan tahun-tahun kedepan akan ada peningkatan pelayanan terkhusus beberapa OPD yang nilainya dibawah 70, untuk mencapai Standar pelayanan Minimal terbaik,” harapnya.
Masneno dalam kesempatan ini juga mengingatkan masyarakat untuk tetap siaga dan waspada terhadap potensi bencana yang bisa datang tanpa diduga. Kondisi bencana menjadi perhatian serius Pemerintah karena umumnya berkaitan dengan fasilitas dan kehidupan masyarakat. Terkait jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang terkena bencana, Masneno mengaku telah dibuat jalan alternatif dan perlu ada upaya penanganan lebih lanjut karena setiap tahunnya akan ada musim hujan atau cuaca ekstrim.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taemenas dalam sambutannya mengungkapkan tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam rangka menyukseskan roda Pemerintahan dan Pembangunan.
Wakil rakyat asal Partai Golkar ini berharap Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan menjadi perwujudan pendekatan partisipatif dalam forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapatkan prioritas pembangunan.
“UU No.25 Tahun 0224 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadikan RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat Daerah,” jelasnya.
Taemenas berharap pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD terintegrasi dengan system perencanaan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Sedangkan Kepala BP4D Kabupaten Kupang Juhardi D. Selan dalam laporannya menyampaikan tujuan Musrenbang RKPD guna membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang dijadikan prioritas kegiatan pembangunan. Selain itu juga dilakukan verifikasi usulan masyarakat Desa/Kelurahan oleh mitra BP4D pada apliasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Kegiatan Musrenbangcam ini sendiri dijelaskan Juhardi dilaksanakan selama 8 hari mulai tanggal 21 Februari hingga 2 Maret 2023.(epo)