Kupang, swaratimor.co.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT hingga berita ini diturunkan belum dapat mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2024 karena BKD NTT masih menunggu informasi hasil seleksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Karena itu, 2.272 peserta yang telah ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNSD 2024 lalu diminta untuk bersabar.
“Kalau untuk NTT sampai dengan hari ini belum ada informasi hasil dari BKN. Kita itu prinsipnya begitu BKN keluarkan hasil, kita langsung sampaikan kepada yang bersangkutan. Tidak ada penahanan. Kalau sampai hari ini kita belum mengumumkan, itu semata-mata karena belum ada hasilnya dari BKN untuk CPNSD nya,” kata Kepala BKD Provinsi NTT, Yoseph Rasi kepada media ini di ruang kerjanya, Senin (6/1/2025).
Yos menjelaskan, peserta yang mendaftar 17.704 orang. Yang submit 16.718 dan yang memenuhi syarat 14.237. Dari total data ini, peserta seleksi menyebar di 57 titik lokasi. Dari 57 titik Lokasi, peserta terbanyak ada di Asrama Haji Kota Kupang sekitar 11 ribu lebih orang. Sisanya menyebar di NTT secara keseluruhan dan beberapa Kantor BKN yang ada di Indonesia, termasuk 2 ada di luar negeri, yakni 1 di Jerman dan 1 di Amerika.
“Dari 14.237 calon itu, dari 2.571 formasi yang kita punya atau yang ditetapkan oleh Menpan RB, itu yang mengisi dan mengikuti sekitar 1200-an sehingga hampir 50 persen formasi kita tidak dilamar. Dari sekian banyak formasi yang tidak dilamar, terbanyak ada di dokter spesialis. Kita menyiapkan ada 55 formasi dokter spesialis dalam rangka pemenuhan rumah sakit tipe B kita sebagai rumah sakit rujukan. Saya tidak tahu alasan apa mereka tidak mau melamar tapi mungkin pertimbangan masalah gaji dan lain-lain. Kemudian juga formasi terbanyak yang tidak dilamar adalah tenaga computer. Itu kita kepingin betul untuk mengisi formasi di 571 SMA/SMP kita tapi banyak yang tidak mendaftar. Juga di Arsiparis banyak yang tidak mendaftar. Sehingga dari sisi peluang kita rugi banyak. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa dapat lagi atau tidak tetapi kita tetap mesti perjuangkan dalam rangka pemenuhan formasi kita kedepan, terutama untuk tenaga Kesehatan,” beber Yos.
Untuk CPNSD 2024 kemarin, lanjut Yos, Pemerintah hanya membuka formasi untuk tenaga teknis dan tenaga Kesehatan. Sedangkan tenaga guru tidak dibuka di formasi CPNSD dan ada di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan Optimalisasi
Kepala BKD Provinsi NTT, Yoseph Rasi dalam kesempatan ini juga menjelaskan tentang kebijakan optimalisasi yang akan diterapkan kepada mereka yang gugur seleksi CPNSD 2024 akibat keterbatasan formasi.
“Nanti setelah pengumuman ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah kebijakan optimalisasi ini tentunya disesuaikan dengan kualifikasi dan formasi,” kata Yos.
“Contoh, katakan ada orang melamar di formasi Polisi hutan. Formasinya tersedia untuk 3 orang. Kemudian mereka yang memenuhi syarat SKD maupun SKB itu 7 orang. Berarti 4 orang harus gugur atau tidak masuk. Nanti kita lihat. Karena untuk tenaga penyuluh kehutanan kita ada di beberapa UPT. Misalnya mereka tes atau ambil formasinya di Kabupaten Kupang. Ternyata misalnya di Kabupaten TTS itu ada 3 formasi dan disana tidak ada yang terpenuhi. Karena dia punya kualifikasi dan formasi sama, kita optimalkan untuk pemenuhan formasi di TTS. Karena ketika mereka sudah lulus SKD dan SKB, mereka dianggap sudah layak untuk diangkat sebagai CPNS. Hanya persoalannya bahwa formasi yang mereka lamar di unit tertentu itu terbatas. Kita bisa mengisi mengisinya di tempat yang lain yang membutuhkan tenaga yang sama menggunakan kebijakan optimalisasi tadi,” jelas Yos lagi.
Yos mengaku, kebijakan optimaslisasi ini secara regulasi diatur sepanjang dia sudah lulus SKD dan ikut SKB.
“Kita berharap mereka yang layak menjadi CPNSD dengan kebijakan optimalisasi ini mau. Kalau mereka tidak mau maka kita tidak bisa paksa juga. Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat punya kebijakan optimalisasi sehingga tidak terbuang. Kalau tidak ada kebijakan optimalisasi ini kita rugi. Orangnya lulus hanya formasi yang dilamar ditempat itu terbatas. Sementara mereka sebenarnya memenuhi syarat diangkat tapi karena ada kebijakan optimalisasi maka boleh diisi ditempat yang lain dengan kualifikasi dan formasi yang sama,” tambah Yos lagi.
Disinggung soal kecurigaan adanya permainan lantaran BKD belum mengeluarkan informasi lanjutan tentang pengumuman hasil seleksi, Yos menegaskan estimasi waktu yang ditetapkan BKN untuk mengeluarkan informasi hasil kelulusan adalah tanggal 6-12 Januari 2025. Karena itu, jika melebihi tanggal 12 Januari dan belum keluar informasi hasil kelulusan maka barulah pihaknya akan mengeluarkan informasi.
“BKN tentukan pengumuman 6-12 Januari 2025. Saya yakin sebelum berakhir itu sudah ada. Kita prinsipnya begitu BKN kirim, kita langsung umumkan kepada peserta. Kita tidak melakukan pengeditan lagi. Kita melanjutkan apa yang sudah mereka sampaikan. Ada estimasi waktu 6-12. Itu artinya di rentang waktu itu. Kecuali dia lewat dari tanggal 12 maka tugas kita menyampaikan penundaan karena apa. Tapi kalau dia masih dalam rentang waktu, ya kita bersabar. Kita tidak mungkin paksa orang disana kan begitu. Mereka (BKN) sudah punya hitungan kenapa mereka kasih estimasi waktu. Kan ini seluruh Indonesia. Tidak hanya Pemda tapi juga instansi vertical, Kementrian Lembaga semua terpusat di BKN. Jadi mereka alokasikan waktu itu berarti mereka sudah hitung benar. Saya mohon anak-anak bersabar yaaa untuk nasib masa depan. Yang pasti tidak ada tendensi lain kecuali kita tunggu informasi hasil dari Pusat,” tandas Yos.
“Tidak ada satu orang sekarang ini yang berani melakukan penyimpangan. Anak saya juga ikut tes di Kementerian PU tapi tidak lulus karena nilai TWK nya tidak lolos pasing. Saya hanya bisa bilang ke anak saya untuk jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman karena yang bisa menolong kamu untuk lulus hanya diri kamu sendiri dengan cara belajar,” tambahYos lagi.(epo)