Oelamasi, swaratimor.co.id – Setelah sehari sebelumnya meninjau Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, di hari kedua kunjungan kerjanya di NTT, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Bendungan Manikin di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Rabu (7/5/2025).
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT John Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki, dan Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Wapres Gibran menegaskan, pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti Bendungan Manikin sangat esensial, karena akses air irigasi yang cukup merupakan kunci utama bagi petani, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan. Oleh sebab itu, ia mengharapkan pembangunan bendungan ini selesai tepat waktu dan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Bendungan Manikin merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun pemerintah pusat di NTT, yang dirancang untuk menjadi tulang punggung pengembangan pertanian di Bumi Flobamorata. Proyek ini dimulai sejak 2018 dan ditargetkan rampung pada 2028 dengan nilai investasi 2,059 triliun rupiah. Saat ini progres pembangunan fisiknya telah mencapai 62,65%.
Bendungan tersebut memiliki daya tampung total sebesar 28,20 juta m³, dengan potensi pengairan seluas 652 hektare daerah irigasi. Selain itu, Bendungan Manikin juga akan memasok air baku sebesar 700 liter/detik bagi wilayah Kota dan Kabupaten Kupang, termasuk mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,125 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) apung sebesar 29,8 megawatt.
Melihat potensinya yang besar, Wapres menilai pembangunan Bendungan Manikin bukan hanya sebatas proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Untuk itu, ia meminta agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek ini terus diperkuat.(ras)