Jakarta, swaratimor.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Pullman Ballroom Central Park, Jakarta Barat, Kamis (9/10). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN)”.
Kegiatan ini menjadi momen strategis untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah agar Program Strategis Nasional dapat berjalan efektif. Ia menyatakan bahwa sinergi lintas pemerintahan merupakan kunci utama untuk memastikan manfaat program dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Keberhasilan PSN sangat bergantung pada kesamaan visi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan di seluruh Indonesia,” ungkap Tito Karnavian seperti dalam rilis yang dibagikan Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT kepada media di Kupang.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi tersebut akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pelaksanaan PSN akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan koperasi.
“Kami ingin mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi unggulan mereka agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tambah Tito.
Selain fokus pada penguatan sinergi pembangunan, Rakornas juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mendagri menegaskan pentingnya integritas seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan bahwa Rakornas merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan memperkuat fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Wakil Gubernur Johni Asadoma mengapresiasi atas terselenggaranya Rakornas Binwas 2025 yang menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan antar daerah.
“Baik di level pusat , khususnya level daerah, pengawasan yang kuat dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Rakornas ini menjadi ruang penting bagi seluruh inspektorat untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, dan menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujar Johni Asadoma.
“Pemerintah Provinsi NTT selalu berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan internal agar setiap program – program pembangunan bisa berjalan efektif, efisien, dan punya dampak bagi kepentingan masyarakat,” jelas Johni Asadoma.
Rakornas turut dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik oleh Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Kemendagri dan BPKP. Acara juga disertai launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) sebagai inovasi pengawasan digital dalam pengelolaan keuangan desa.
Rangkaian kegiatan Rakornas dilaksanakan hingga Jumat, 10 Oktober 2025, dengan pelaksanaan Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI). Agenda forum tersebut meliputi pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI periode 2021–2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025–2029.(*/ras)