Kupang, swaratimor.co.id – Inflasi Kota Kupang masih terjaga dalam sasaran inflasi nasional melalui sinergi yang kuat dan terkoordinir. Hal ini terungkap saat kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan IV 2025 pada Rabu, 5 November 2025 di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang.
HLM ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Kupang dalam rangka penguatan pengendalian inflasi di Kota Kupang menjelang akhir tahun 2025 serta akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Inflasi Kota Kupang pada Oktober 2025 terkendali di angka 1,87% (yoy) dan masih di bawah angka inflasi nasional. Hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kupang bersama seluruh stakeholders terkait di Kota Kupang dalam mengendalikan inflasi,” kata Walikota Kupang, dr. Christian Widodo seperti dilansir Humas BI NTT kepada media.
Dalam kesempatan ini Chris, menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada koordinasi antar instansi, namun juga pada kemampuan pemerintah daerah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi layanan publik.
“Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, Pemerintah Kota Kupang tidak boleh tertinggal dan harus beradaptasi dengan cepat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kompeten,” kata Chris lagi.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, unsur FORKOPIMDA, OPD, serta mitra strategis di lingkup Kota Kupang.
Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso menjelaskan, kondisi cuaca akhir tahun di Provinsi NTT yang didominasi musim hujan berpotensi menahan laju produksi beberapa komoditas pangan. Selain itu, Kota Kupang yang merupakan kota niaga di Provinsi NTT sangat bergantung terhadap pemenuhan komoditas dari luar daerah sehingga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi di akhir tahun.
“Dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Kupang, Bank Indonesia akan bersinergi bersama Pemerintah Kota Kupang untuk menyelenggarakan pasar murah bersubsidi serta memfasilitasi distribusi dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pada akhir tahun 2025,” ungkap Adidoyo Prakoso dan menambahkan, upaya lain yang akan dilaksanakan yaitu mendorong gerakan pekarangan pangan lestari untuk kemandirian pangan masyarakat Kota Kupang serta perluasan kerja sama dengan daerah produsen.
Adidoyo Prakoso juga memaparkan bahwa Kota Kupang menunjukkan kinerja fiskal yang sehat dengan potensi ekonomi lokal yang semakin berkembang. Namun demikian, pemanfaatan kanal digital pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Kupang masih tercatat 6,83% selama semester 1 2025 sehingga masih perlu dioptimalkan.
TP2DD Kota Kupang, lanjut Adidoyo Prakoso, perlu menyusun roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) periode 2026-2030 yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), untuk merumuskan program unggulan yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak/retribusi melalui kanal digital.
Dari sisi belanja daerah, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) masih terbatas baik fitur maupun realisasinya dalam belanja daerah Kota Kupang, sehingga masih perlu untuk diakselerasi. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diarahkan untuk melakukan pengembangan fitur Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui implementasi QRIS dan sistem online payment. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi belanja rutin pemerintah daerah dan mengoptimalkan penyerapan belanja daerah yang menyasar segmen UMKM.(ras)