Kupang, swaratimor.co.id – Informasi munculnya pungutan yang memberatkan orangtua siswa saat penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) membuat Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah di ruang rapat Gubernur NTT, Rabu (2/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Johni Asadoma meminta pada kepala sekolah untuk melihat kondisi ekonomi orangtua dan lebih berempati kepada siswa baru.
“Kalau mau pungut, jangan sama ratakan. Lihat juga background orangtua. Lihat dengan kondisi ekonomi orangtua siswa. Ya, harus lebih berempati kepada siswa-siswa kita,” pinta Johni.
Pertemuan bersama ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo bersama jajarannya, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Gubernur. Pertemuan ini beragendakan penyampaian arahan Wakil Gubernur NTT terkait urgensi penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini digelar menyusul adanya berita yang beredar luas di masyarakat terkait pungutan di SMA Negeri 5 Kupang, dan laporan dari Ombudsman NTT terkait pungutan-pungutan di SMA/SMK/Madrasah se-Provinsi NTT.
“Pertemuan ini dibuat menyusul adanya berita di media online tentang pungutan kepada siswa di SMA Negeri 5 Kupang sebesar Rp. 2.200.000/siswa, yang memberatkan orangtua dan menjadi sorotan masyarakat. Dan juga laporan dari Ombudsman NTT tentang pungutan-pungutan di SMA,SMK, Madrasah se Provinsi NTT, hal mana perlu diadakan koreksi,” jelas Johni.
Menurut Johni, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pimpinan Wilayah sekaligus sebagai Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan, memberikan arahan dan advokasi serta evaluasi yang terukur kepada seluruh Kepala Sekolah di NTT. Mengawali pertemuan tersebut, Johni Asadoma meminta klarifikasi langsung dari Kepala SMAN 5 Kupang terkait pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa di sekolah tersebut.
Kepala SMAN 5 Kupang, Veronika Wawo mengaku pungutan tersebut berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan telah disepakati dalam sidang serta sudah disosialisasikan kepada orangtua siswa.
“Ini berdasarkan analisis kebutuhan di sekolah. Semua pembiayaan disampaikan kepada orangtua dan tidak ada keberatan dari 395 orangtua yang hadir pada saat rapat sosialisasi,” jelas Veronika.
Mendengar hal ini, Johni Asadoma mengatakan bahwa walau secara prosedural pungutan itu telah disetujui bersama, namun pungutan tersebut terlampau besar dan berat bagi orangtua dengan tingkat kesulitan ekonomi yang bervariasi. \
“Pungutan ini besar dan terlampau berat untuk orangtua yang ekonominya lemah. Ini mengusik perasaan publik, makanya ribut semua,” ucap Johni.
Dihadapan para Kepala Sekolah, mantan Kapolda NTT ini juga memaparkan sejumlah temuan terkait pungutan-pungutan di SMA, SMK, dan Madrasah di NTT yang dilaporkan oleh Ombudsman NTT.
Johni berharap agar para Kepala Sekolah harus lebih berempati kepada siswa dan orangtua siswa. Dalam hal melakukan pungutan, sejauh dimungkinkan secara aturan, beliau mengimbau agar mempertimbangkan latar belakang ekonomi orangtua siswa.
Wakil Gubernur mengimbau agar pungutan yang dilakukan tidak memberatkan orangtua siswa dan harus betul-betul berdasarkan kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Wagub Johni berharap agar para Kepala Sekolah sedapat mungkin membuat rasionalisasi pembiayaan sehingga pungutan yang dilakukan tidak memberatkan orangtua siswa dan tidak mengusik perasaan publik.
Pertemuan bersama yang dilakukan ini, kata Johni guna mendapatkan informasi langsung dari para Kepala Sekolah yang mengambil kebijakan di sekolah masing-masing.
“Ini tadi sifatnya mengumpulkan informasi, supaya dengan informasi ini bisa kita lakukan analisa dan kita olah supaya nanti akan diambil satu kebijakan,” ucap Johni.(ras)