Kupang, swaratimor.co.id – Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit endemik di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan saat musim penghujan. Provinsi NTT masih termasuk sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Indonesia.
Hal ini dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Aspek Klinis dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi NTT.
Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Seminar yang didukung PT. Takeda Indonesia ini digelar di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Senin (4/8/2025).
“Seluruh Kabupaten/Kota di NTT tergolong endemik dengue, dengan kejadian luar biasa (KLB) serta peningkatan kasus dan angka kematian yang terjadi hampir setiap tahun. Jika kita mengantisipasi dan mencegahnya dengan baik, maka aman. Namun, jika Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota lengah, maka DBD akan tetap menjadi masalah serius,” kata Melki.
Ia menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian DBD harus dilakukan melalui strategi yang masif dan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, lintas sektor, lintas program, serta para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dan juga Perangkat Daerah dari tingkat provinsi hingga ke desa.
“Kita perlu memperdalam pemahaman tentang penyebab DBD, dan saya menyampaikan terima kasih kepada PT. Takeda Indonesia atas dukungannya. Melalui forum ini, saya berharap para peserta, khususnya tenaga kesehatan, dapat memperkuat pemahaman tentang gejala klinis DBD, manajemen vektor yang aman dan berkelanjutan, tata laksana kasus, surveilans terintegrasi, kesiapsiagaan KLB, vaksinasi dengue, pemanfaatan teknologi Wolbachia, serta berbagai inovasi lainnya,” jelasnya.
Melki dalam materinya menekankan bahwa hasil dari seminar ini diharapkan dapat menghasilkan policy brief dan rekomendasi kebijakan yang menjadi acuan dalam peningkatan layanan pencegahan dan penanganan kasus DBD serta menurunkan angka kematian akibat DBD di Provinsi NTT.
“Seminar ini diharapkan mampu melahirkan aspek klinis dan strategi pencegahan DBD yang konkret, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat. Kita harus bersinergi mewujudkan NTT yang sehat, cerdas, maju, dan berkelanjutan. Mari bersama perangi DBD, Ayo Bangun NTT,” pungkas Gubernur.
Untuk diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mencatat jumlah kasus DBD di NTT mengalami peningkatan 44%, dari 2.652 kasus tahun 2023 menjadi 3.844 kasus pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, angka kematian akibat DBD juga melonjak, dari 15 kematian pada tahun 2023 menjadi 25 kematian pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sekitar 70%.
Pada awal tahun 2025, tepatnya periode Januari hingga 11 Februari, jumlah kasus DBD tercatat mencapai 616 kasus, dimana 2 warga Kota Kupang meninggal dunia akibat DBD ini.
Ketua Panitia Seminar, Agustin Manafe dalam laporannya, menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan di empat lokus di wilayah Kota Kupang, yakni RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, RS Siloam Kupang, RSUD S.K. Lerik dan Puskesmas Sikumana.
“Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para klinisi sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian DBD yang berkelanjutan di Provinsi NTT,” jelas Agustin.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari berbagai institusi kesehatan, seperti Prof. Dr. Jarir At Thobari dari FK-KMK UGM, dr. Catharina P.S. Keraf dan dr. Regina Maya Manubulu dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Ir. Erlina Salmun dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, serta dr. Maria I. Husni dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Seminar ini dipandu oleh dr. Hendriette Irene Mamo, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tim Peneliti UGM, pengelola program DBD dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas kabupaten/kota se-NTT, Dokter dan Tenaga Kesehatan yang hadir secara luring dan daring.(ras)