Kupang, swaratimor.co.id – Aksi demonstrasi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang terjadi di Jakarta dan berbagai kota lainnya di Indonesia hingga menimbulkan korban jiwa dan materi telah melahirkan beragam bentuk keprihatinan dari Pemerintah Provinsi NTT dan mahasiswa di Kota Kupang Provinsi NTT .
Melalui acara Doa Bersama Untuk Negeri, Minggu (31/8/2025) malam, Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan rasa keprihatinannya,
Sementara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, Senin (1/9/2025) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk keprihatinan mereka.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyerukan pengehentian aksi kekerasan dan mengedepankan suasana perdamaian saat acara Doa Bersama untuk Negeri.
“Sebagai Provinsi di bagian paling Selatan di NKRI ini, kita ingin memberi pesan kepada semua teman-teman, cukup sudah kekerasan di negeri ini. Kita mesti jaga agar suasana kedamaian ini tetap kita jaga dengan baik. Semua itu bisa terjadi kalau kita bergandengan tangan, tanpa kecuali,” kata Melki dihadapan ribuan ASN Pemprov NTT yang dikerahkan untuk mengikuti acara Doa Bersama Untuk Negeri di depan Kantor Gubernur NTT, Minggu (31/8/2025) malam.
Menurut Melki Laka Lena, acara ini dibuat secara spontan merespon situasi nasional Indonesia yang sedang tidak kondusif, sembari mengirim pesan kepada publik bahwa NTT tetap jadi rumah bersama yang aman dan damai bagi semua orang.
“Kami merasa bahwa kita semua harus berdiri bersama di sini untuk menunjukan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa NTT tetap damai, NTT tetap daerah yang nyaman untuk kita tinggal dan bekerja dengan baik,” tegas Melki.
Kepada seluruh masyarakat NTT, Gubernur Melki Laka Lena mengajak untuk terus menjaga kondusifitas daerah ini dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Gubernur Melki dalam kesempatan itu secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap menerima semua aspirasi yang akan disampaikan masyarakat dan memastikan akan melakukan dialog untuk mencari titik temunya. “Demonstrasi boleh, kritik boleh asalkan dilakukan dengan cara-cara damai, tanpa anarkis. Kami akan siap bertemu dan berdialog. Apapun aspirasi yang ingin disampaikan, silakan disampaikan dengan baik,” pinta Melki.
Gubernur Melki Laka Lena juga mengimbau seluruh masyarakat NTT untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila apabila ada oknum-oknum yang ingin membuat kerusuhan di bumi Flobamorata ini.
“Kalau ada demo kita pasti akan terima dengan baik. Tapi kalau perusuh, kita tindak. Tidak ada tempat untuk perusuh di NTT,” tegasnya.
Acara Doa Bersama Untuk Negeri ini menghadirkan para tokoh agama, yakni:
dari Agama Katolik hadir Perwakilan Keuskupan Agung Kupang Romo Faris Paut. Kemudian dari agama Islam hadir Ketua MUI NTT, Muhammad S. Wongso.
Dari agama Budha hadir Ketua Permabudhi NTT, Indra Effendy. Dari agama Hindu hadir ketua PHDI, Wayan Darmawa dan dari agama Protestan hadir perwakilan Sinode GMIT, Pdt. Zimrat Karmany.
Usai doa bersama yang dipimpin oleh masing-masing tokoh agama, acara dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Damai oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Nomlenin diikuti peserta yang hadir.
Adapun isi Deklarasi damai tersebut, yakni kami dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan komitmen bersama :
- Menjaga persatuan, persaudaraan dan kerukunan antar sesama.
- Menyelesaikan setiap perbedaan dengan musyawarah tanpa kekerasan, tanpa kebencian dan tanpa provokasi.
- Menolak segala bentuk kekerasan, pengrusakan yang menghambat pembangunan, yang dapat memecah belah persatuan, baik melalui ucapan, tulisan maupun perbuatan.
- Mengedepankan toleransi, rasa hormat dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mendukung terciptanya suasana aman, damai dan haronis demi kesejahteraan Bersama. Dengan ini kami berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan isi deklarasi ini dengan penuh keiklasan demi terwujudnya perdamaian yang abadi. Ayo Bangun NTT.
Demonstrasi
Sementara itu sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung (PMKRI, GMKI, GMNI, HMI dan PMI) dan BEM Universitas Nusa Cendana dan BEM Universitas Muhammadyah Kupang, Senin (1/9/2025) menggelar aksi unjuk rasa dihalaman depan gedung DPR Provinsi NTT yang terletak di Jalan El Tari Kota Kupang. Aksi ini dilakukan sebagai respon atas berbagai persoalan bangsa yang terjadi belakangan ini. Dalam aksinya, para mahasiswa membawa bendera organisasi kepemudaan, dan sejumlah poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Tunjangan DPR RI”, “Usut Tuntas Kasus Kematian Ojek Online Afan,” dan “Tolak TPPO”.
Dalam aksinya, para mahasiswa ini antara lain mendesak agar Pemerintah dan DPR NTT mendesak agar :
- Undang-undang Perampasan Aset segera di sahkan DPR RI.
- Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab terhadap situasi Negara dengan menghentikan tindakan depresif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi serta membebaskan massa aksi tanpa syarat.
- Mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri
- Menolak kenaikan tunjangan DPR RI
- Menurunkan Pajhak Pertambahan nilai yang merugikan masyarakat.
- Mengusut tuntas serta transparansi kasus pembunuhan saudara Afan dan Reza Pratama.
- Menghentikan pengawalan TNI dalam massa aksi
- Menghentikan TPPO di NTT
- Cabut SK Kementerian Lingkungan Hidup tentang Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal.
Ketua DPR NTT, Emiliana Nomleni kepada para demonstran mengatakan, dirinya setuju dengan pernyataan demonstran yang menyebutkan kedamaian tidak membungkam kebenaran.
Emi Nomleni mengaku akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa selagi tuntutan tersebut masih berada dalam kewenangan DPR NTT.
“Apa yang sudah disampaikan ini, apa yang menjadi kewenangan Provinsi tentu kita aka nada bersama-sama dengan Gubernur untuk menindaklanjutinya,” kata Emi Nomleni.
Sementara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, terkait dengan tuntutan mahasiswa maka Pemerintah dan DPR NTT akan meneruskan tuntutan ke Pemerintah Pusat.
“Yang pasti semua tuntutan yang disampaikan tadi tidak bisa kami putuskan sendiri disini. Untuk itu, semua yang sudah disampaikan tadi, kami akan membantu meneruskan, menyampaikan dan memutuskan bersama pihak terkait sehingga semua yang disampaikan tadi bisa di respon. Kalau memang mau di cek hasilnya kita nanti bisa bikin laporan resminya per periode,” kata Melki Laka Lena.
“Kita semua bersedih karena kita berperang antar sesama kita sendiri. Saya berharap agar proses hukum terhadap saudara Afan bisa kita kawal dengan baik termasuk juga kasus-kasus hokum yang ada di NTT,” sambung Melki.
Terkait Geotermal, Melki menegaskan bahwa Pemerintah NTT akan menutup Geothermal yang rusak dan yang sudah berjalan baik tetap akan diteruskan.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali diberbagai kesempatan bahwa posisi Pemerintah NTT jelas. Kami akan menutup yang benar-benar sudah rusak dan yang sudah terlanjur berjalan dengan baik tidak bisa kita tutup,” tambah Melki.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini berjalan tertib sehingga usai berdiskusi bersama Gubernur dan Ketua DPR NTT, para demonstran pun membubarkan diri.(epo)