Kupang, swaratimor.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI membuka Pelatihan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagi para Business Assistant (BA), Project Manager Officer (PMO), dan tenaga pendamping desa/kelurahan. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Kupang pada Senin (24/11) sore dan dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa KDKMP merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai mandat Presiden sendiri, KDKMP harus menjadi penggerak ekonomi rakyat dan pendorong kemandirian ekonomi desa,” tegas Gubernur Melki seperti dikutip dari Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT.
Gubernur juga menyoroti potensi ekonomi desa yang selama ini belum dimanfaatkan optimal, mulai dari kopi, kakao, mete, garam, rumput laut hingga energi baru terbarukan dan pariwisata. Ia menilai kehadiran KDKMP dapat terintegrasi dengan program unggulan provinsi seperti One Village One Product, One School One Product, dan One Community One Product.
“Koperasi harus menjadi ruang produksi, hilirisasi, dan pemasaran bagi desa,” ujarnya.
Kepada para peserta pelatihan Gubernur Melki mengingatkan bahwa keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada sinergi antara kepala desa/lurah dan pengurus koperasi. Ketidakharmonisan di tingkat desa disebutnya berpotensi menghambat operasional KDKMP.
“Dan tentu sekali lagi karena ini spiritnya gotong royong (kita harus) jalan bareng-bareng, bersama-sama. Jangan jalan sendiri. Karena sekali lagi, spirit koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Dalam konteks ini berarti dari, oleh, dan untuk masyarakat yang ada di tempat itu. Di desa itu, di kelurahan itu,” himbunya.
Ia menambahkan bahwa dengan dibukanya pelatihan ini, pemerintah berharap pendamping KDKMP memiliki kompetensi yang kuat dalam pengelolaan koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan ini juga diharapkan mempercepat implementasi KDKMP sebagai model koperasi modern yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT.
“KDKMP bukan hanya urusan administratif, tetapi mesin ekonomi berbasis gotong royong. Pendamping harus memastikan sinergi berjalan sejak awal,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop UKM, Panel Barus, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pendamping merupakan prioritas dalam pengembangan KDKMP di seluruh Indonesia.
“SDM adalah penentu utama keberhasilan koperasi,” ujar Barus. Ia menyebut bahwa pelatihan dirancang untuk membekali pendamping dengan kemampuan manajerial, teknik pendampingan, tata kelola modern, hingga kemampuan mengoperasikan sistem informasi manajemen koperasi yang menjadi basis data digital Koperasi Merah Putih.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Jusuf Lery Rupidara, melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 404 peserta, terdiri atas 221 PMO dan Business Assistant, serta 183 tenaga ahli pemberdayaan P3MD.
“Pelatihan menghadirkan narasumber dari Politani Kupang dan Politeknik Negeri Kupang, dengan materi yang difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, manajerial, dan pendampingan lapangan untuk mendukung keberhasilan KDKMP di seluruh wilayah NTT,” kata Lery.(oan)