Kupang, swaraqtimor.co.id – Tugas Pemerintah adalah melakukan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan hal ini saat memimpin apel bersama ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di halaman depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (19/1/2026) pagi.
“Tugas kita adalah lakukan pelayanan publik terbaik yang betul-betul berdampak bagi masyarakat yang kita layani, sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah. Setiap uang melalui program yang kita keluarkan harus terukur dengan jelas dan dirasakan langsung sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Melki dalam Apel yang dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda serta para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT.
Dalam kesempatan ini Melki memerintahkan agar evaluasi program kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2025 dibereskan di bulan Januari ini, sehingga berbagai perencanaan program kegiatan di tahun 2026 bisa lebih fokus, lebih terukur dan punya dampak bagi kebutuhan masyarakat, terlebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditingkatkan dari tahun sebelumnya.
Melki memberi contoh di bidang pendidikan, dirinya ingin agar Kepala Sekolah, tenaga-tenaga di sektor pendidikan, murid-murid serta orang tua siswa dapat merasakan perubahan konkrit melalui program yang diimplementasikan seperti peningkatan kualitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, kualitas siswa yang lulus, serta angka putus sekolah yang bisa ditekan.
Secara khusus, Melki juga mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada acara penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pekan lalu, dimana Provinsi NTT berhasil meraih pengakuan atas dedikasi dan inovasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia menilai, capaian di sektor Pertanian ini merupakan buah dari perencanaan program kerja yang terukur dengan baik, serta didukung koordinasi dan sinergi yang kuat lintas sektor sehingga berdampak bagi masyarakat banyak.
Ia ingin agar hal tersebut menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah lain untuk terus berinovasi dan berprestasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran dewasa ini.
“Selama ini kita dipandang daerah yang kering. Namun berkat inovasi, dan perencanaan program yang terukur, serta kerja sama yang solid, kita justru bisa jadi daerah dengan pengembangan pertanian berkelanjutan di daerah semi-kering, meningkatkan produksi tanaman pangan lokal, dan berkolaborasi dengan petani untuk mengatasi tantangan iklim. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen kita, khususnya Dinas Pertanian NTT dalam mendukung visi nasional swasembada pangan di tengah kendala geografis dan cuaca ekstrem serta keterbatasan sumber daya,” jelas Melki.
Melki juga menyinggung hasil evaluasi tingkat nasional di sektor Kesehatan khususnya penanganan stunting di NTT. Ia menyebutkan, besarnya alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai di lapangan.
Mantan Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini memperingatkan agar gelontoran anggaran di sektor Kesehatan khususnya terkait stunting bukan hanya dihabiskan untuk berbagai kegiatan administratif belaka, namun harus berfokus pada masyarakat yang membutuhkan sehingga hasilnya efektif dan efisien.
“Kurangi itu yang namanya rapat-rapat. Atensi anggaran sektor Kesehatan khususnya stunting nilainya besar, namun malah kurang berdampak bagi masyarakat penerima manfaat yang membutuhkan. Ini jadi perhatian serius,” tegas Melki.
Ia juga menegaskan dan memperingati agar seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk menyajikan data yang real dan tidak manipulatif. Ia meminta agar Perangkat Daerah bisa jeli sehingga program-program yang tidak berdampak di setiap sektor masing-masing Perangkat Daerah bisa dihilangkan sehingga kebutuhan dasar masyarakat di setiap sektor dapat terakomodir.
“Jangan sajikan data atas dasar ‘Asal Bapak Senang’ atau untuk kepentingan formal adminsitratif saja. Sajikan saja apa adanya. Saya tegaskan kembali agar program dan apa yang kita belanjakan harus selaras dengan target baik pusat dan daerah dan yang tidak tidak punya dampak langsung bagi masyarakat agar dicoret,” terangnya.
Mengakhiri amanatnya, Gubernur Melki Laka Lena juga menekankan terkait disiplin ASN. Ia mengingatkan agar praktek-praktek manipulatif absensi dengan sistem finger print untuk tiap Perangkat Daerah agar tidak boleh terjadi lagi.
“Masih saya dengar laporan terkait absensi sidik jadi yang bisa dimanipulasi sistemnya. Bahkan yang titip absen. Sehingga data yang disajikan tidak valid sesuai kondisi riil. Untuk itu, saya minta Pak Inspektur dan jajaran agar beri tindakan tegas tiap Perangkat Daerah yang masih lakukan hal ini,” ungkap Melki.
“Saya rasa toleransi terkait kedisiplinan ASN cukup setahun kepemimpinan saya dan Pak Wagub Johni. Untuk tahun ini dan ke depan kami tentu akan mengambil langkah tegas agar disiplin dan kinerja ASN lingkup Pemprov bisa meningkat,” pungkas Gubernur Melki.(*/lex)