Oelamasi, swaratimor.co.id – Penyelenggaraan penanggulangan bencana selain merupakan tugas dan fungsi Pemerintah, namun secara sosial juga harus dapat dimaknai sebagai panggilan kemanusiaan. Hal ini berarti dalam melaksanakan penanggulangan bencana, tidak dapat membebankannya hanya kepada BPBD, tetapi adalah tanggung jawab bersama dalam bentuk diskusi, koordinasi, dan kolaborasi, sehingga penanggulangan bencana data terlaksana dengan baik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam mengatakan hal ini, Kamis (29/1) saat membuka Rapat Koordinasi Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang Bersama OPD dan mitra terkait Tahun 2026, di aula kantor Bupati Kupang, Oelamasi.
“Untuk maksud dan tujuan itulah maka kemudian dilahirkan sebuah strategi penanggulangan bencana berbasis komunitas yang salah satunya melalui pembentukan FPRB. Saat ini juga telah terbentuk 38 desa dan kelurahan tanggung bencana di 4 kecamatan, dengan difasilitasi langsung oleh BNPB maupun mitra yaitu LSM – LSM, yang menunjukkan ada harapan dan optimisme terhadap kontribusi FPRB yang maksimal dalam penanggulangan bencana,” jelas Mateldius Sanam.
Mateldius Sanam melanjutkan, FPRB sendiri kehadirannya diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengurangan resiko bencana sehingga indeks resiko bencana di Kabupaten Kupang dapat ditekan. Untuk itu melalui kegiatan tersebut Mateldius Sanam berharap, ada keaktifan dari masing – masing mitra pentahelix di Kabupaten Kupang untuk bersama mengevaluasi tindak lanjut penanganan kebencanaan di Kabupaten Kupang.
“Kendala dan tantangan yang dihadapi agar dikoordinasikan secara baik melalui forum ini sehingga harapan dan optimisme terhadap pembentukan FPRB sebagai mitra strategis penanggulangan bencana berbasis komunitas dapat terealisasi. Saya yakin bahwa dengan semangat pengeurangan resiko dan penanggulangan bencana akan menghasilkan pemikiran – pemikiran dan masukan yang baik dalam rapat koordinasi ini sehingga penurunan terhadap resiko dan dampak bencana dapat terealisasi,” ungkap mantan Kadis PUPR ini.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang, Guntur Subu Taopan, Kepala BPBD Kabupaten Kupang, Nofliato Amtiran, Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Elvrid Saneh, serta Perwakilan OPD dan LSM – LSM.(epo)