Ende, swaratimor.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Ende dan meluncurkan NTT Mart by One School One Product (OSOP) di SMK Negeri 2 Ende, Minggu (19/4/2026).
Saat peluncuran Gubernur Melki, menegaskan perubahan arah pendidikan, dari sekadar mencetak lulusan menjadi menghasilkan produk sekaligus menggerakkan ekonomi daerah yang selama ini mengalami defisit hingga Rp51 triliun.
Pada kesempatan terpisah, Gubenrur Melki juga meluncurkan Dapur Flobamorata di SMKN 1 Ende, kedua sekolah tersebut berada dalam satu kawasan dan berdekatan, hanya dipisahkan oleh pagar. Ia menekankan pentingnya hilirisasi hasil produksi sekolah melalui pengolahan yang bernilai tambah, sehingga tidak lagi berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berlanjut hingga tahap tanam, panen, olah, kemas, dan jual.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan tiga pilar utama yang harus berjalan bersamaan dalam pendidikan di NTT, yakni kemampuan akademik, karakter, dan kewirausahaan.
Pertama, aspek akademik tetap menjadi dasar yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh sekolah memastikan siswa memiliki kemampuan intelektual yang memadai agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan, hingga bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Akademik harus bagus. Itu tugas sekolah. Kita siapkan guru, sarana, buku, supaya anak-anak bisa bersaing masuk universitas, sekolah kedinasan, bahkan ke luar negeri,” kata Gubernur Melkiseperti dikutip dari rilis Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT kepada media di Kupang.
Menurut Gubernur Melko,, kecerdasan tanpa karakter tidak akan membawa manfaat.
“Karakter jauh lebih penting. Banyak orang pintar tapi tidak jadi apa-apa karena karakternya buruk. Sebaliknya, yang karakternya baik bisa berhasil walaupun tidak terlalu pintar,” tegasnya.
Mantan anggota DPR RI dari Golkar ini juga menyinggung pentingnya kegiatan seperti Pramuka sebagai ruang pembentukan karakter, yang tidak boleh diabaikan di sekolah.
Pilar ketiga, lanjutnya, adalah kewirausahaan. Di sinilah peran NTT Mart dan Dapur Flobamorata menjadi kunci untuk menghubungkan pendidikan dengan realitas ekonomi.
“NTT ini defisit dagang Rp51 triliun. Artinya kita lebih banyak beli dari luar daripada produksi sendiri. Ini yang harus kita ubah,” katanya.
Untuk itu, Pemprov NTT membangun ekosistem ekonomi berbasis tiga sumber produksi, yakni One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP).
Produk dari desa, komunitas, dan sekolah akan dipasarkan melalui NTT Mart, sementara Dapur Flobamorata menjadi pusat pengolahan kuliner lokal agar memiliki nilai tambah.
“Semua yang kita produksi harus kita beli sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi pelaku,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret menciptakan pasar, pemerintah merancang kebijakan belanja ASN minimal Rp100 ribu per bulan untuk produk lokal. Namun kebijakan itu belum diterapkan karena kapasitas produksi dinilai belum mencukupi.
“Kalau barang sudah cukup, kebijakan ini pasti jalan. Kalau semua ASN beli, perputaran uang bisa Rp150 sampai Rp200 miliar per bulan,” jelasnya.
Gubernur Melki juga menekankan bahwa sekolah harus menjadi pusat produksi nyata, bukan sekadar tempat belajar teori. Ia mendorong SMK mengembangkan unit usaha sesuai potensi lokal, termasuk pertanian, peternakan, dan pariwisata.
“Jangan ajar anak-anak bertani di kelas. Harus di kebun. Jangan ajar beternak di papan tulis. Harus di kandang. Mereka harus tahu berapa hasilnya, berapa untungnya,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong sekolah memanfaatkan lahan yang ada untuk produksi pangan, termasuk mendukung kebutuhan dapur sekolah maupun program makan bergizi.
“Kalau sekolah punya dapur, bahan bakunya harus dari sekolah sendiri. Tanam, pelihara, olah, lalu jual. Uang berputar di sekolah,” katanya lagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyebut Ende sebagai kabupaten kelima yang menjalankan program tersebut setelah Kota Kupang, Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten TTS.
Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan dunia kerja dan pasar.
“Kita mau minimal 50 persen lulusan bisa langsung bekerja. Kalau itu terjadi, satu keluarga bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Ambros menjelaskan, melalui OSOP, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat produksi yang menghasilkan nilai ekonomi.(ras)