Sikka, swaratimor.co.id – Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 3.942 rumah warga di Kabupaten Sikka Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitude 7,7 yang terjadi 15 Agustus lalu. Jumlah kerusakan itu terdiri atas 854 rumah rusak berat, 824 rumah rusak sedang dan 2.264 rumah rusak ringan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha M.D.M. Bapa memaparkan hal ini saat rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam.
Dikutip dari rilis yang dibagikan Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT kepada media di Kupang, rapat dipimpin Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Margaretha menjelaskan, gempa berdampak pada seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Sebanyak 21 Kecamatan terdampak dan sekitar 352.000 jiwa merasakan dampak gempa.
Selain rumah warga, lanjut Margaretha, kerusakan juga ditemukan pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, rumah ibadah, sarana air bersih dan sanitasi.
Pada sektor pemerintahan, tercatat delapan gedung rusak berat, enam rusak sedang dan 38 rusak ringan. Kantor Bupati Sikka telah menjalani asesmen oleh tim Balai dan direkomendasikan untuk digunakan secara terbatas.
Sementara itu, Mall Pelayanan Publik dan gedung Perpustakaan yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu juga diminta segera mendapatkan asesmen lebih lanjut.
Pada sektor kesehatan, tim telah melakukan asesmen terhadap tiga rumah sakit dengan rekomendasi berbeda sesuai tingkat kerusakan dan keamanan masing-masing bangunan. Selain itu, terdapat 27 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sikka dan masih dalam proses pemeriksaan.
Pemerintah daerah juga terus mendata kerusakan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Pemerintah Percepat Penanganan Infrastruktur
Dalam rapatkoordinasi juga dibahas langkah Pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sikka. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago itu, pembahasan mencakup langkah darurat, asesmen kerusakan, penanganan infrastruktur prioritas, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU mengalokasikan sekitar Rp810 miliar untuk penanganan sepanjang 155 kilometer. Selain itu, disiapkan dana tanggap darurat sekitar Rp100 miliar untuk penanganan awal bencana.
Dody menegaskan, penanganan akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan sehingga infrastruktur yang paling mendesak dapat segera diprioritaskan.
“Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana,” kata Dody.
Menurut Dody, pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak berlarut-larut.
“Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu,” ujarnya.
Dody juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak hanya melakukan langkah darurat, tetapi sekaligus menyiapkan desain penanganan permanen. Khusus wilayah pesisir, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan jalan, tetapi juga potensi kebutuhan perlindungan pantai.
Di tengah proses asesmen bangunan, pemerintah juga mulai menyiapkan solusi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum memungkinkan untuk ditempati, termasuk kemungkinan pembangunan hunian sementara (huntara).
Dody menegaskan seluruh langkah penanganan harus diarahkan agar masyarakat terdampak dapat secepatnya kembali menjalani kehidupan normal.
Menurutnya, percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum,” kata Dody.
Karena itu, ia meminta seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat dan produktif, namun tetap efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Jalur Utara Flores
Gubernur NTT, Melki Laka Lena meminta Kementerian PU memberi perhatian khusus terhadap jalur utara Pulau Flores yang menghubungkan wilayah Nagekeo, Ende, Sikka hingga kawasan pesisir utara Flores.
Melki mengatakan, dirinya meninjau kondisi sejumlah ruas jalan tersebut saat melakukan perjalanan dari Nagekeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana.
“Saya mau pastikan lagi memang setelah gempa ini utara itu nampaknya masih butuh juga untuk kita intervensi segera,” kata Melki.
Menurut Melki, keberadaan jalan yang aman dan dapat dilalui sangat penting dalam situasi bencana karena menjadi jalur utama mobilisasi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Akses darat juga memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat tanpa terlalu bergantung pada transportasi udara.
Namun, sejumlah ruas jalan di bagian utara Flores mengalami kerusakan dan terancam putus. Melki meminta kondisi tersebut segera ditangani sebelum kerusakan semakin parah.
Ia juga meminta tim teknis Kementerian PU mempercepat asesmen terhadap fasilitas publik, terutama gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah.
Melki mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian apakah bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan. Karena itu, asesmen harus dilakukan secara cepat agar aktivitas pelayanan pemerintahan, kesehatan dan pendidikan dapat segera berjalan normal.
“Orang mau kepingin masuk kantor dan sekolah, tapi masih dalam kondisi tersebut,” katanya.
Melki mengusulkan agar asesmen bangunan diprioritaskan pada tiga kelompok utama, yakni kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah. Setelah itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan terhadap rumah ibadah seperti gereja dan masjid.
Ia juga mendorong adanya mekanisme pemeriksaan cepat untuk mempercepat asesmen rumah warga. Keterbatasan tenaga ahli, menurut Melki, dapat diatasi dengan melibatkan mahasiswa atau tenaga terlatih melalui pelatihan singkat sehingga pemeriksaan bangunan dapat dilakukan dalam jumlah lebih besar dan waktu yang lebih cepat.
“Semua orang sudah pasti mau kepingin balik lagi hidup normal. Nah, ini mesti kita cek segera rumah-rumah penduduk,” ujarnya.
Melki juga menyampaikan opsi pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum dapat ditempati. Huntara dinilai dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari sembari menunggu rumah diperbaiki atau dibangun kembali.
“Kalau khusus huntara dari Kementerian PU, pengkajian jajaran bisa membangunnya,” kata Melki.(ras)