Oelamasi – Kabupaten Kupang menjadi daerah yang mendapat bantuan stimulant Seroja terbanyak di NTT. Bantuan stimulant untuk Kabupaten Kupang guna membantu korban bencana Seroja sebesar Rp229.090.000.000 (Dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta rupiah). Dan jika tidak ada aral melintang maka pencairan dana bantuan stimulant Seroja di Kabupaten Kupang ini akan dilakukan paling lambat April 2022 mendatang. Kepala keluarga yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat akan mendapat bantuan uang Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Saat ini Pemerintah sedangmelakukan sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) terkait pembagian bantuan stimulant tersebut.
Bupati Kupang, Korinus Masneno saat menggelar jumpa pers pemanfaatan bantuan stimulan perbaikan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan akibat badai Seroja, Kamis (12/1/2022) di Oelamasi meminta agar jajarannya tidak mempersulit masalah administrasi saat pencairan dana dilakukan.
“Bahwa mungkin saja didalam pelaksanaannya bisa ditemukan ada yang memiliki e-KTP, NIK nya tidak nyambung. Itu yang selalu saya ingatkan, ini bukan kesalahan system kita. Tetapi sesungguhnya cukup banyak KTP palsu yang beredar di Kabupaten Kupang dan oleh karena itu, jikalau ditemukan hal-hal seperti ini supaya ada kekuatan koordinasi dari Pak Sekda, Perumahan, Kalak BPBD dan Dukcapil untuk dilakukan pelurusan-pelurusan data. Bila perlu lakukan perekaman data baru,” kata Masneno didampingi Sekda Kabupaten Kupang, Obed Laha dan Komandan Kodim (Dandim) 1604/Kupang, Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis.
“Karena yang terjadi di Kabupaten Kupang ini, bukan berarti KTP yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Kupang itu ada 2 nomor NIK itu satu. Tidak, karena nomor NIK dan sebagainya itu langsung di upload dari Jakarta jadi dia tidak mungkin sama. Yang sama itu karena adanya KTP palsu yang mengambil NIK sembarangan dan akhirnya sama. Saya minta diperhatikan benar karena yang namanya sistim NIK KTP itu sebenarnya tidak ada kesalahan karena semuanya diambil dari Jakarta. Jadi tidak mungkin data daerah bertentangan dengan data Jakarta,” sambung Masneno.
Masneno mengungkapkan, di Kabupaten Kupang banyak bertebaran KTP-KTP palsu. Karena daerah yang dipimpinnya tersebut terkenal sebagai tempat persinggahan pembuatan KTP terbaik buat calon tenaga kerja wanita (TKW).
“Yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan KTP itu karena satu, kita itu gudang orang ketika datang mau ikut TKW. Tempat persinggahan pembuatan KTP terbaik itu adalah di Kabupaten Kupang dan pernah ditangkap orangnya oleh Pak Kapolres yang ketika itu dijabat Pak Indra Adji tetapi KTP nya tidak diambil dan tidak ada yang melapor untuk ditarik. KTP-KTP itu yang menjadi penyebab kekacauan administrative di Kabupaten Kupang. Dan bisa saja KTP palsu itu terjadi pada mereka yang saat ini namanya masuk sebagai penerima bantuan dana seroja,” ungkap Masneno .
Mantan Wakil Bupati Kupang ini lebih jauh mengatakan, jika persoalan NIK KTP menjadi kendala dalam penerimaan dana bantuan Seroja maka nantinya rakyatlah yang akan menjadi korban.
“Ini nanti rakyat kita yang menderita bukan soal administrasi. Dana ini sudah ada. Dia mau bagaimana, dia punya urusan tapi dana ini harus sampai kepada rakyat sesuai dengan nama dan alamat. Kalau ada yang rumahnya rusak tapi namanya tidak ada, itu sudah melalui verifikasi,” tandasnya.
Masneno mengingatkan jajarannya agar tidak berupaya meminta uang dari masyarakat yang mendapat dana stimulant ini karena rumahnya rusak diterjang badai Seroja April 2021 lalu.
“Yang berikut, jangan sekali-kali kita kasih bantuan terus kita bilang neo kita kasih bantuan su jalan capek-capek ma kalau bapak dong son liat ame kitong ju bae. Jangan umpan-umpan begini akhirnya yang dari sebelah juga mulai pikir, sudah kitong bagi-bagi sa. Kalau sampai ini ketahuan, penjara urusannya. Saya tidak ada pengampunan kalau soal-soal begini. Oleh karena itu saya sudah perintahkan untuk konsultasikan apakah bantuan ini dikenakan pph dan ppn (Pajak) supaya jangan kita kasihkan uang habis baru omong kenapa bapak sonde potong pph, ppn. Tapi pph dan ppn pun harus disertai bukti yang sah,” kata Masneno dengan logat Kupang nya.
Masneno menambahkan, dana stimulant bantuan seroja tidak boleh dipotong dengan dana tunggu hunian dan pembuatan rumah darurat. Karena rumah darurat itu adalah bantuan Pemerintah daerah. (epo)