Oelamasi, swaratimor.co.id – Pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan penurunan stunting di wilayah yang berbatasan dengan negera Timor Leste itu menjadi 9,3 persen di tahun 2024 mendatang dari 19 persen saat ini.

Target penurunan stunting Pemkab Kupang ini diungkapkan Bupati Kupang, Korinus Masneno pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT sekaligus Launching Orang Tua Peduli Stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Kubupaten Kupang, Minggu, (5/3/2023).

“Kita berharap di pengukuran berat balita kali ini hasilnya akan terjadi penurunan angka stunting di Kabupaten Kupang yang harus lebih baik lagi, karena didalam RPJMD Kabupaten Kupang sesuai target yang telah kami tetapkan bahwa penurunan stunting sampai dengan 2024 harus menjadi 9.3 persen. Sisa waktu ini kita harus bekerja lebih keras lagi, dengan langkah-langkah strategis yang sementara dilakukan adalah Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Kabupaten Kupang. Gerakan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Bulan Februari lalu. Satu anak stunting ditangani oleh satu oarng tua asuh, dan orang tua asuh tersebut terdiri dari semua ASN Lingkup Pemkab Kupang, juga perbankan dan pengusaha peduli stunting,” jelas Masneno di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Desa Sillu juga merupakan Kampung Keluarga Berkualitas/Kampung KB (dicanangkan sejak tahun 2017) di NTT.

Mantan Wakil Bupati Kupang ini juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Kabupaten Kupang, melibatkan unsur TNI dan Polri, yaitu di Kecamatan Kupang Barat.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi NTT : Johanna E. Lisapaly, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi Rakerda tersebut yang diselenggarakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT sekaligus Launching Orang Tua Peduli Stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Kubupaten Kupang, mengatakan tahun 2023 ini upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT harus mampu mencapai angka 12-10 persen.

“Sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT, bahwa pada tahun 2023 ini upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT harus mampu mencapai angka 12-10 persen. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen,” kata Lisapaly.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, dengan melibatkan ribuan peserta, baik yang mengikuti secara luring yang dipusatkan di Gedung Kebaktian Jemaat GMIT Imanuel Enokaka Klasis Fatuleu Barat, Desa Sillu, sebanyak sebanyak 316 orang, terdiri dari masyarakat Desa Sillu yang memiliki anak Stunting, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sebanyak 250 orang dan ASN Provinsi dan Kabupaten Kupang sebanyak 66 orang. Sementara peserta yang mengikuti kegiatan secara daring yang terdiri dari Penjabat Walikota Kupang, Para Bupati (Kecuali Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang yang hadir secara luring) se NTT, Para Wakil Bupati se NTT yang adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Se NTT, Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT, Para Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Eselon 3 dari masing-masing OPD KB Kabupaten/Kota sebanyak 712 orang dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berjumlah 558 orang.

Kegiatan Rakerda ini tidak seperti biasanya dilaksanakan di hotel atau aula di wilayah kota, namun kali ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di tempat terbuka di pedalaman desa. Hal ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.

Dipilihnya lokasi di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ini mempertimbangkan bahwa di desa tersebut merupakan desa dengan balita stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu, yaitu sebanyak 125 anak, dari jumlah total balita stunting khusus di Kecamatan Fatuleu sebanyak 567 anak, dan total balita dengan status stunting di seluruh Kabupaten Kupang mencapai 5.196 anak.

“Kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini, supaya semua kita, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, para tenaga medis, semua elemen masyarakat, kita semua harus bekerja gotong royong, kerja keroyokan secara cepat dan tepat, kita semua yang hadir harus peka, kita harus cepat tanggap melakukan terapi agar semua wilayah NTT, termasuk di Desa Sillu yang memiliki angka stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ini, masalah stunting cepat teratasi. Terima Kaisih karena ide kreatif dan dorongan dari Bapak Gubernur kepada BKKBN dan semua pihak bahwa kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini, seharusnya kita laksanakan di tengah masyarakat agar kita bisa langsung memecahkan masalah bersama-sama secara cepat, tepat dan tuntas,” ujar Lisapally yang juga Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur VBL.

Hadir bersama Komandan Korem 161 Wirasakti : Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang,S.H.,.M.M, Kepala BKKBN Pusat diwakili oleh Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, : Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc.Dip.Com, Bupati Kupang : Korinus Masneno, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Kadis Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT : Ruth D. Laiskodat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT : Marianus Mau Kuru, dan Plt. Sekda Kabupaten Kupang : Novita Debora Foenay.

Lisapally mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting. Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, diantaranya yang sekarang dikerjakan oleh BKKBN.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT, sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020). Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah kebawah,” ungkap Lisapaly lagi.

Mantan Penjabat Walikota Kupang ini juga menyampaikan, secara mikro jumlah anak yang banyak pada keluarga miskin akan berdampak pada kemampuan keluarga itu sendiri dalam memenuhi hak-hak dasar anak, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan gizi yang cukup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan minimnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan penyebab utama meningkatnya kasus stunting di daerah yang kita cintai ini.

“Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT, kita sudah berhasil menurunkan sekitar 4,4 persen per tahun yaitu sejak tahun 2018 sebesar 30,1 % menjadi 24,0 persen (2019), terus menurun menjadi 20,9 % (2021) dan kini menjadi 17,7 % (Agustus 2022). Ini semua bisa terjadi karena kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan semua pemangku kepentingan lainnya. Kita sudah berada pada jalur yang benar, namun kita tidak boleh berpuas hati, sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT bahwa pada tahun 2023 ini kita harus mampu mencapai angka 12-10 persen,” papar Lisapaly lagi.

Di hadapan 125 anak stunting yang hadir didampingi orang tuanya masing-masing, Mantan Asisten III Sekda Provinsi NTT ini juga menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan mengingatkan bahwa konvergensi suatu kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah diimplementasikan, karena itu beliau mengajak seluruh jajaran BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS dan seluruh pemangku kepentingan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor, baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif.

“Saat ini kita sudah melewati bulan Februari 2023 sebagai bulan operasi timbang dan ukur serta pemberian vitamin A, saya berharap kepada seluruh jajaran BKKBN telah menggerakan semua Balita telah mengikuti Posyandu di wilayahnya masing-masing. Kita harus terus bekerja keras dan punya optimisme yang tinggi bahwa jika kita bekerja dengan  sungguh-sungguh secara kolaboratif, maka stunting ini bisa turun secepatnya, apalagi kita punya tanaman Ajaib Kelor yang sekarang digalakkan sebagai Makanan Tambahan Utama bagi Balita. Saya optimis masalah stunting akan terselesaikan dan Pak Menkes dalam kunjungannya ke NTT kemarin, beliau akan memberikan bantuan alat Antropometri standart untuk mendeteksi stunting pada anak. Nah kita aka mendapat bantuan ini, oleh sebab itu tugas kita adalah kita persiapkan SDM yang bekerja profesional, maka kita akan mendapat hasil yang akurat,” jelas Lisapaly lagi.

“Kemarin Pak Menkes memberi apresiasi bagi kinerja Pemerintah Provinsi NTT dan jajaran hingga pelosok desa dan para kader yang telah berupaya dengan penuh tanggung jawab dalam penanganan stunting di Provinsi NTT. Tentunya dalam penanganan stunting juga dilakukan secara efektif dan efisien melalui data stunting yang akurat secara by name by address, sehingga datanya tepat dan penanganannya juga tepat sasaran. Nah mari kita tingkatkan kerja kolaborasi dan masif ini, sehingga kita dapat menghasilkan angka penurunan stunting yang signifikan dan berdampak bagi kesejahteraan seluruh generasi di NTT,” sambungnya.

Sementara Komandan Korem 161 Wirasakti : Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang,S.H,M.M saat dinobatkan sebagai Salah Satu Orang Tua Peduli Stunting di NTT mengatakan, dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka hal tersebut memotivasi pribadinya bersama seluruh jajaran TNI Angkatan Darat di NTT, untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam menuntaskan masalah stunting di NTT melalui kerja kolaborasi dan kerja masif.

“Kami di TNI AD, kami ini satu komando, jadi kalau Bapak KASAD sudah menjadi Bapa Asuh Stunting, maka secara otomatis seluruh jajaran dibawahnya, yaitu Pangdam, Danrem, dan Dandim, langsung mengikutinya, karena ini merupakan salah satu bagian program pembinaan territorial. Kita serius untuk bekerja sama dengan pemda dalam mengatasi stunting di setiap daerah, termasuk di NTT. Keberadaan TNI harus selalu berada di tengah masyarakat, kita tidak saja berfungsi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus siap membantu pemda untuk mewujudkan kesejahterama masyarakat,” kata Brigjend Buyung yang baru saja dilantik menjadi Danrem 161 Wirasakti 31 Januari 2023 lalu.

Kepala BKKBN Pusat, yang diwakili oleh Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, : Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc.Dip.Com, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Kepala BKKBN Pusat akan hadir langsung bersama Kepala Staf Angkatan Udara pada minggu depan, dimana beliau berdua akan melaksanakan bhakti sosial TNI secara nasional yang dipusatkan di NTT, tepatnya di Kota Kupang.

“Secara jujur kita akui bahwa upaya kita semua dalam menurunkan angka stunting dapat terlaksana dengan baik, dengan kerja bersama-sama. Dan selama ini dirasakan bahwa kerja ini juga mendapat dukungan penuh dari semua mitra termasuk keterlibatan aktif dari unsur TNI dan POLRI di seluruh Indonesia”, ungkap Listyawardani mengutip harapan dari Kepala BKKBN Pusat.

Listyawardani mengharapkan perlu kesungguhan dan kesadaran dari semua pihak agar kegiatan Pengukuran Balita setiap bulan yang sudah dilaksanakan di setiap Posyandu harus mendapat dukungan demi kesuksesan bersama dalam menurunkan angka stunting di setiap daerah di Indonesia termasuk di NTT.

Pada bagian lain, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan yang adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru menyampaikan bahwa Kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana bersama masyarakat di Desa bertujuan untuk :  1). Melibatkan masyarakat untuk mengetahui manfaat berbagai program pembangunan khususnya Program Bangga Kencana dalam rangka menciptakan SDM berkualitas sejak dini dari dalam kandungan untuk mewujudkan keluarga yang terencana, berketahanan, berkualitas dan sejahtera, 2). Mendapatkan gambaran kondisi masyarakat desa dari berbagai aspek untuk kepentingan intervensi berbagai program dari sektor-sektor, 3). Mengevaluasi berbagai program dan kegiatan khususnya Program Bangga Kencana apakah telah mencapai sasaran dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat, 4). Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat dan inovasi dari berbagai sektor untuk diterapkan oleh masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan serta merubah sikap dan perilaku keluarga yang tidak menguntungkan anggota keluarga, dan 5). Memberikan dan membagi sedekah untuk anak-anak stunting yang di desa, yang sangat membutuhkan dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Kami jajaran ASN Perwakilan BKKBN NTT, telah ikut berbagi dengan mengangkat 12 anak stunting dari Desa Sillu sebagai anak asuh, sesuai dengan desain TPPS, yaitu anak stunting diberikan makan sebanyak 3 kali dalam sehari selama 6 bulan, dengan besaran Rp 30.000.- per hari. Inilah makna kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana bersama masyarakat di Desa,” tambah Marianus.

Kegiatan Pembukaan Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur pagi tadi di Desa Sillu, diawali dengan ceramah tentang Kebijakan Program KB Pasca Salin dalam Penurunan Stunting di NTT, yang disajikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT : Ruth D. Laiskodat, dipandu oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT : Margaretha I. Rumondor.

Hadir bersama Bupati Kupang. Korinus Masneno dalam kesempatan ini antaralain, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kupang : Rima Salean, Kepala Badan Penellitian, Pengembangan, Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang : Dikson Selan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kupang : :Yesai Lanus, Kadis Perhubungan Kabupaten Kupang : Ricky Djo dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kupang, Benny Selan.(epo)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: