Oelamasi, swaratimor.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Program Inklusi Keuangan di Oelamasi ibukota Kabupaten Kupang. FGD ini digelar, Jumat (10/11/2023) dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam sambutannya sebelum membuka FGD tidak lupa mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang telah memilih Oelamasi Kabupaten Kupang sebagai tempat FGD kali ini.
“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, terutama kepada bapak Deputi yang telah memilih Kabupaten Kupang sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan FGD Sosialisasi Program Inklusi Keuangan dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Masneno di Aula Kantor Bupati Kupang.
Menurut Masneno, banyak hal yang mestinya bisa diserap dan diaktualisasi nantinya dalam aktifitas inklusi keuangan di Kabupaten Kupang. Karena itu, dirinya mengajak semua peserta untuk semangat mengikuti FGD ini guna menurunkan angka kemiskinan.
“Mari bersama kita ikuti kegiatan ini dengan antusias untuk memastikan bahwa inklusi keuangan mampu berakselerasi secara simultan dengan berbagai kebijakan lain untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem di kab. Kupang,” ucapnya.
“Saya percaya, semua pihak yang hadir d tempat ini memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan inklusi keuangan di Kabupaten Kupang, maka ke depan 88.020 jiwa (21,70%) masyarakat miskin dan 24.280 jiwa (5, 98%) masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Kupang mampu ditekan dan dikurangi. Dengan inklusi keuangan, saya juga yakin bahwa kinerja perekonomian di kab. Kupang akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kita akan terus alami berbagai lompatan dalam peningkatan Indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi bergerak dalam trend yang baik dan berkelanjutan serta yang terutama, kita semakin berdaya untuk mengurangi kesenjangan dan kekakuan jebakan pendapatan kelas rendah yang membelenggu kita selama ini,” sambung Masneno yang juga mantan wakil Bupati Kupang ini.
Pada kesempatan ini Masneno juga meminta ke jajaran direksi BRI dan Bank NTT untuk lebih mendekatkan layanannya ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang. Ini semua demi mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki askes layanan perbankan. Dan semua Camat atau Lurah di desa-desa harus memfasilitasi pihak bank untuk memperoleh tanah di ibu kota kecamatan.
Selain kebutuhan dasar dalam tabungan, Masneno juga ingin masyarakat Kabupaten Kupang memiliki kapasitas lebih dari hari ini untuk mendapatkan dan memiliki produk serta layanan keuangan seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup mereka menjadi lebih baik ke depannya.
Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Dr. Ferry Irawan mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Kupang yang bersedia menyukseskan FGD ini.
“Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi khusus kepada Bupati Kupang dan jajarannya atas kerja sama dan sinergi yang solid dalam rangka upaya pelaksanaan kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat,” kata Ferry.
Pengentasan kemiskinan ekstrem, kata Ferry lagi, telah menjadi fokus pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik. Pemerintah menargetkan tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan melalui multiple Intervention, yaitu tidak hanya dengan menurunkan beban pengeluaran melalui bansos namun melalui pemberdayaan masyarakat seperti akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM.
Untuk mengimplementasikan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), kata Ferry lagi, Pemerintah telah menyusun skema perluasan akses keuangan khususnya di wilayah pedesaan. Ekosistem ini turut melibatkan multi stakeholder baik dari pemerintah pusat, daerah, desa hingga unit bisnis yang dimiliki oleh pemdes. “Kami berharap program ini dapat memberikan hasil yang kongkret terutama dalam meningkatkan UMKM dari unbanked menjadi bankable dan meningkatkan akses pembiayaan melalui pemanfaatan digitalisasi. Dukungan pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM juga telah diberikan melalui program KUR yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan UMKM melalui pembiayaan bunga rendah. Sepanjang tahun 2023, KUR telah tersalurkan sebesar Rp204, 17 triliun,” ungkapnya.
Ferry juga berharap agar forum ini tidak hanya berakhir hari ini, namun justru menjadi langkah awal pengemban ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerjasama, termasuk bussiness matching, dengan berbagai stakeholder keuangan inklusif , baik Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan, Penjaminan, BUMN/BUMD, pelaku UMKM, maupun Asosiasi dapat terus dipertahankan dan diperkuat.
Pada kesempatan ini, sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) Kemenko Perekonomian beserta BUMN Mitra DKNI memberikan dukungan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan untuk Kabupaten Kupang seperti dari PT. Askrindo yang memberikan bantuan kepada kelompok UMKM Jagung Goreng Tofa berupa alat produksi jagung goreng; Bank NTT yang memberikan bantuan packaging produk UMKM binaan bank NTT cabang Oelamasi; PT. PNM paket bantuan pencegahan stunting 50 pcs; PT. BRI simbolis pemberian KUR kepada 3 debitur; Perum Bulog memberikan paket beras kesehatan fortivit 50 pacs.
Turut hadir, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mesak Soleman Elfeto, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Ekon, Eripson Mangasi Hamonangan Sinaga; Direktur Keuangan PT Askrindo, Liston Simanjuntak, Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo, Henry Penjaitan, Pemimpin Cabang PNM Denpasar, Darwis Hari Pondang, pimpinan cabang Oelamasi Bank NTT, Fransiskus A.L.A. Boli Tobi; Manager Bisnis Perum BULOG Kanwil NTT, Ibu Elita Mautang, pimpinan Cabang BRI Kupang, Rizky Akbar Trilaksono, Camat dan Lurah se-Kabupaten Kupang dan penerima manfaat program PNM.(epo)