Oelamasi, swaratimor.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Tahun Anggaran 2023 bagi masyarakat Kabupaten Kupang Eks Timor -Timur yang akan menempati perumahan Pejuang Timor-Timur, di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Sabtu (14/9/2024).
Turut hadir mendampingi Menteri ATR sejumlah pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian ATR/BPN, Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Hiskia Simarmata, Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Dandim 1604 Kupang Kolonel Inf Wiwit Jalu Wibowo, Plt. Kakan BPN Dan Liunesi.
Mengawali sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus H.Yudhoyono mengatakan semua yang terjadi saat ini adalah momentum bersejarah yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk semua. Untuk itu, AHY tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Pemkab Kupang, Kakanwil BPN Provinsi NTT, seluruh jajaran terkait, bersama elemen masyarakat atas kerja keras dan kerjasama terlaksananya pembangunan 2100 rumah sampai pada penerimaan sertifikat hak atas tanah.
“Terima kasih warga eks Timor Timur, gagah berani dengan segala risiko bahkan 25 tahun harus hidup dengan segala keterbatasan tetapi tetap teguh kepada NKRI, tetap nyanyikan lagu Indonesia Raya, kibarkan merah putih,” ungkap AHY.
“Saya hanya bagian kecil saja, saya hanya kebagian berkahnya datang saat ini. Tapi yang bekerja selama ini adalah bapak/ibu sekalian. Dan berharap hari ini menjadi awal baru, lembar baru, hidup kita makin baik dan makin sejahtera kedepan,” kata Ketua umum Partai Demokrat ini.
AHY menyampaikan, saat dirinya mendapatkan amanah sebagai Menteri ATR/Kepala BPN RI, salah satu prioritas yang langsung ia tangani adalah menuntaskan status sekaligus hak atas tanah bagi masyarakat eks Timor Timur.
“Kita sama-sama bekerja fokus memperjuangkan nasib dan masa depan eks Timor Timor dan masyarakat NTT pada umumnya. Kita tahu angka kemiskinan juga menjadi tantangan terbesar di Provinsi ini. Stunting jadi PR kita, pendidikan, kesehatan dan semua yang menjadi indikator kualitas. Ini adalah kehidupan yang harus di tingkatkan di NTT. Mari kita terus bangun sinergi dan kolaborasi,” terang AHY.
“Kementerian ATR/BPN siap melayani dalam urusan pertanahan. Baginya, tanah adalah sesuatu yang hakiki. Tanah tidak bertambah, penduduk bertambah, nilainya makin tinggi jadi harus di tata secara baik. Karena sesungguhnya di balik segala tantangan alam dan geografi, NTT memiliki banyak potensi,” sambung AHY.
AHY yang pernah bersekolah di Timor Leste pada bangku kelas 3 dan kelas 4 SD, saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Komandan Batalyon 744 ini, mengatakan pembangunan yang terbaik adalah kalau melibatkan partisipasi masyarakat, karena yang lebih tahu dan yang lebih merasakan adalah masyarakat.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Hiskia Simarmata menjelaskan, kegiatan redistribusi Tora di Desa Oebola Dalam ini telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun anggaran 2023 dengan menerbitkan sebanyak 2.100 sertifikat hak atas tanah. Dan 2.100 bidang tanah yang menjadi obyek kegiatan redistribusi tanah ini bersumber dari tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Royal Timur Ostrindo seluas 449,7065 ha yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan selanjutnya ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : I/Pnp-HGU/KEM-ATR/BPN/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 174/KEP-23.3/VII/2014 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara terletak di Kecamatan Fatuleu. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kata Hiskia, lahan seluas 259,1496 ha didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan 190,5569 ha untuk cadangan negara lainnya. Kemudian dari lahan yang diperuntukkan oleh reforma agraria, saat ini telah didayagunakan seluas 92,66 ha untuk lokasi pembangunan perumahan pejuang eks Timor Timur.
“Total semua sertifikat dari kegiatan redistribusi TORA tahun 2023 sebanyak 2100. Dan pada kesempatan ini, dilakukan Penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada 500 penerima sertifikat kegiatan redistribusi tanah obyek reforma agraria T.A 2023 dan 5 buah sertiffikat hak atas tanah kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap T.A.2024 oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono,” terang Hiskia.(epo)
