Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi (Kanan) saat menerima penghargaan di Jakarta.(Ist)

Jakarta, swaratimor.co.id – Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat implementasi digitalisasi di berbagai daerah, termasuk Kota Kupang, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Dalam acara yang berlangsung baru-baru ini, Kota Kupang menerima penghargaan TP2DD Kota Terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang menegaskan keberhasilan kota ini dalam menerapkan digitalisasi yang efektif di lingkup pemerintahannya, sebagai bukti nyata dari komitmen Kota Kupang dalam mempercepat transformasi digital, yang diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Linus Lusi, dengan adanya pencapaian itu, Pemerintah Kota Kupang akan terus berupaya untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat yang berbasis digital, guna mewujudkan Kota Kupang yang lebih maju, transparan, dan efisien.

Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi hadir bersama beberapa pejabat daerah, di antaranya Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si., Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jackson Jimmy Tunliu, dan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah, Romy Lado, S.Pd. Kehadiran delegasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam mendukung kebijakan nasional terkait digitalisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Rakornas yang mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja dan apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam pengembangan digitalisasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui digitalisasi.

Airlangga menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah tantangan global adalah penerapan ETPD. Saat ini, sebanyak 87,9% atau 480 pemerintah daerah telah mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan partisipasi diharapkan terus meningkat. “Kami berharap ekosistem digital transaksi pemda dapat terus diperkuat, terutama peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung layanan digitalisasi pajak dan retribusi daerah,” tegas Airlangga seperti dilansir Bagian Prokopim Setda Kota Kupang kepada wartawan di Kupang.

Menanggapi yang disampaikan Kemenko Airlangga, Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat digitalisasi di Kota Kupang.

“Kami di Kupang berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital di semua sektor, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik. Ini selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi digital,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut memberikan pandangan terkait peran perbankan daerah dalam mendukung transaksi digital. Menurutnya, perbankan daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan keuangan daerah untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi. Perry juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam era digital.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk modernisasi sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kolaborasi pusat dan daerah melalui sistem yang terintegrasi sangat diperlukan, guna memastikan standar yang seragam di seluruh wilayah,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh pemda semakin meningkat, yang terlihat dari pertumbuhan skor untuk e-government di Indonesia. Menurut survei United Nations E-Government Survey 2024, Indonesia meraih skor 0.7991 dan menduduki peringkat 64 dari 193 negara, yang mengindikasikan bahwa Indonesia kini berada dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya.

Azwar juga mencatat bahwa meskipun ada kemajuan, kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama.

“Meskipun ekosistem digital kita sedang mengalami peningkatan yang signifikan, ada tantangan besar yang perlu kita atasi bersama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” tandasnya.

Penghargaan Championship TP2DD 2024 juga diraih oleh beberapa daerah di Indonesia, mencakup kategori Rookie of The Year, BPD terbaik, Program Unggulan P2DD terbaik, TP2DD terbaik masing-masing di tingkat Kabupaten, Kota, dan di tingkat Provinsi.

Untuk TP2DD terbaik di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. TP2DD Kota Terbaik diraih oleh Kota Medan, Semarang, Balikpapan, Manado, dan Kota Kupang.

Sementara di tingkat Kabupaten diraih oleh Kabupaten Kampar, Buleleng, Kutai Kartanegara, Sidenreng Rappang, dan di wilayah Nusra, Maluku, Papua diraih oleh Manggarai  Barat.

Kategori Program Unggulan P2DD terbaik, diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Aceh Tamiang. BPD Terbaik 2024 diraih olejh Bank Jawa Barat Banten (BJB), Rookie Of The Year 2024 diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kemenko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Satgas P2DD Airlangga Hartarto, didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo, Kemenkeu Sri Mulyani, dan Kemen PAN-RB, Azwar Anas.(*/ans)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: