Kupang, swaratimor.co.id – Bupati Kupang, Yosef Lede mengungkapkan sejumlah kendala Pendidikan yang ditemukan di lapangan seperti tantangan geografis dan kendala jaringan intenet.
“Tantangan geografis di mana siswa harus berjalan hingga 7 kilometer menuju sekolah, serta kendala jaringan internet yang menghambat program digitalisasi.Terkait pemerataan guru, kendalanya bukan hanya jumlah, tapi juga distribusi ke daerah terpencil. Kami berharap tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil dapat merata, agar guru memiliki motivasi lebih untuk mengabdi di pelosok tidak hanya terbatas pada desa dengan indeks tertentu,” kata Bupati Yosef Lede saat rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Program dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Aula Hotel Aston Kupang. Senin, (4/4/2026).
Forum strategis ini bertujuan menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah NTT.
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, di Bumi Flobamora. Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyadari sepenuhnya bahwa SDM adalah aset utama pembangunan.
“Hanya SDM yang hebat yang mampu mengelola potensi besar NTT dengan baik. Pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk motorik dan pembentukan karakter, yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan kita,” ujar Laka Lena.
Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah, memberikan catatan kritis sekaligus motivasi dalam forum tersebut. Ia menyoroti pentingnya data akurat mengenai sekolah yang rusak serta angka anak putus sekolah yang masih tinggi meski program bantuan seperti PIP terus meningkat.
“Pendidikan adalah pondasi bangsa. Tidak ada bangsa besar tanpa guru yang kuat, tidak ada daerah maju tanpa sekolah yang hidup, dan tidak ada masa depan cerah tanpa integritas guru yang baik,” tegas Anita.
Ia juga mendesak agar pemerintah memperhatikan fasilitas dasar guru, terutama di era digital. “Jangan sampai guru dibebani berbagai tuntutan tanpa fasilitas memadai. Pelatihan jangan hanya seremonial, tapi harus menyentuh akar masalah seperti gizi, stunting, dan aksesibilitas siswa di daerah terpencil,” tambahnya.
Anita juga mengusulkan program afirmasi khusus bagi guru di wilayah perbatasan serta perbaikan kesejahteraan bagi operator sekolah dan tenaga administrasi.
Tidak hanya itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi NTT. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah fokus pada revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
“Infrastruktur fisik melekat erat dengan mutu. Jika sekolah aman dan nyaman, hasil belajar anak didik akan jauh lebih baik,” jelas Prof. Mu’ti.
Secara nasional, pemerintah telah menargetkan penyediaan perangkat di 288.865 satuan pendidikan, termasuk akses internet di 1.852 titik dan listrik di 2.389 satuan pendidikan. Beliau juga menekankan kebijakan metode mendidik tanpa kekerasan serta penguatan peran Kepala Sekolah yang harus berasal dari Guru Penggerak untuk menjamin kualitas kepemimpinan di sekolah.
Rapat koordinasi ini diharapkan melahirkan keputusan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di NTT, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Turut Hadir dalam Acara: Wakil Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, para Bupati/Wakil Bupati se-NTT, Kepala Dinas Pendidikan se-NTT, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen PAUD Dikdasmen, Staf Khusus Menteri, Kepala UPT Kemendikdasmen se-NTT, serta para tokoh pendidikan dan insan pers.(epo)