Kupang, swaratimor.co.id – Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD Kota Kupang mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut diawali dengan Sidang Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (16/11).
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, dan dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., bersama Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Pelt, SH., serta jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang.
Dalam sidang tersebut, Wakil Wali Kota Kupang membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 sebagai tahapan awal pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD.
Dalam pengantarnya, Serena menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 merupakan instrumen kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah, sekaligus memastikan efektivitas pembangunan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial di Kota Kupang.
Pemerintah Kota Kupang mengusulkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.285.660.337.000, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp323.601.319.000, pendapatan transfer sebesar Rp941.342.016.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.717.001.000.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.337.660.337.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1.196.149.652.000, belanja modal sebesar Rp130.716.684.000, belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp794 juta.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp52 miliar. Dengan demikian, rancangan APBD 2027 disusun dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Serena menjelaskan, distribusi belanja dalam RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan 10 program prioritas pembangunan Kota Kupang Tahun 2025–2029 yang dijabarkan dalam delapan urusan pemerintahan.
Sejumlah alokasi anggaran diarahkan pada sektor pelayanan dasar, di antaranya pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp418,89 miliar, kesehatan sebesar Rp154,46 miliar, RSUD S.K. Lerik sebesar Rp75,67 miliar, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp96,03 miliar.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Kupang menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan melalui sinergi, harmonisasi, serta koreksi konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menutup pengantarnya, Serena berharap Ranperda APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya dapat dibahas dan memperoleh persetujuan bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus bergandengan tangan mengoptimalkan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang dengan mengedepankan semangat To Govern is To Serve atau Memerintah adalah Melayani.(*/enjel)
