Wakil Bupati Kupang, Aurum O. Titu Eki saat menghadiri acara Pelatihan Safeguarding dan Lokakarya PSEA Program.(Ist)

Kupang, swaratimor.co.id – Wakil Bupati Kupang, Aurum O. Titu Eki membuka secara resmi Pelatihan Safeguarding dan Lokakarya PSEA Program, Selasa (5/8-2025) di Aula Neo Aston Kupang.

Dalam sambutannya Wabup Aurum menyatakan apresiasi atas inisiatif mulia panitia yang merupakan wujud nyata kolaborasi multi sektor dalam mengatasi potensi bencana yang mungkin bisa dialami di Kabupaten Kupang.

Ditambahkan Aurum kegiatan pelatihan safeguarding dan lokakarya PSEA dalam rangka mendukung program Preparedness and Resilience (par-iv) Community Resilience t Recurring Catastrophes (Correct), yang diselenggarakan oleh Catholic Relief Services (CRS) Indonesia sangat bermanfaat untuk diikuti.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CRS Indonesia atas inisiatif mulia ini,” ungkap Aurum.

Dirinya nyatakan bahwa bencana tidak hanya membawa kerusakan fisik dan kehilangan materiil, tetapi juga memperdalam ketimpangan dan kerentanan sosial yang telah ada sebelumnya. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan sering kali menjadi korban paling terdampak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (gedsi) dalam seluruh tahapan manajemen risiko bencana.

Lebih dari itu, lanjut Aurum, pelatihan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual (PSEA), yang merupakan ancaman serius di tengah situasi darurat.

Diktakan Aurum, komitmen terhadap safeguarding dan perlindungan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola, baik dalam masa normal maupun krisis. Sebab perlindungan terhadap martabat manusia adalah fokus utama.

Sementara Edu Mungga. Senior Program Officer CRS Indonesia dalam sambutannyanya mengungkapkan bahwa ada ketimpangan bagi perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok yang terpinggirkan. Sehingga penting untuk membangun komunitas, kolaborasi sehingga dapat terperhatikan dan tidak ada yang luput dari perhatian.

Pertemuan ini, harap Edu Mungga, dapar rumuskan pemikiran dan kebijakan untuk keberpihakan terhadap ketimpangan hak perempuan, kelompok disabilitas dan terpinggirkan.

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua FPRB Elfrits Saneh, para pimpinan OPD diantaranya Kadis P2P3A Kabupaten Kupang dr. Djokorda, Kalak BPBD Semmy Tinenti, Kadis Nakertrans Adriel Abineno, Kadis Pendidikan Eliazer Teuf, Kepala BP4D Juhardi Selan.(epo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: