Kupang, swaratimor.co.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah daerah Provinsi NTT dinilai gagal jika tidak ada disipilin dalam bekerja dan dikerjakan secara luar biasa.
Penilaian ini disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada acara Musrenbang tingkat Provinsi NTT, Senin (25/4/2022).
“Kita bertahun-tahun melaksanakan Musrenbang, musyawarah rencana pembangunan daerah tapi bertahun-tahun itu juga kita selalu gagal. Jadi kita ibaratnya datang bertemu, duduk, melotot, bla..bla..bla selesai. Terima kasih.. Setelah itu kita duduk bengong, melotot setelah itu tahun anggaran sudah habis. Saya tidak seperti itu. Minta maaf, saya sungguh sedih. Cara kerja seperti ini saya bilang tidak bisa bapak ibu semua,” kata Gubernur VBL di Hotel Asthon Kupang.
Menurut VBL, seorang kepala daerah di NTT harus bisa menunjukkan kerja-kerja yang luar biasa. Dan kerja-kerja yang luar biasa itu harus nampak dalam pertumbuhan masyarakat kearah yang lebih baik. Karena itu, VBL mengingatkan para kepala daerah di NTT agar tidak merasa seperti sedang menjadi kepala daerah di Jakarta atau Bali yang pendapatan asli daerah (PAD) nya sangat besar.
“Kamu itu terima gaji, duduk dan berdiri terhormat seperti itu harus diimbangi dengan pertumbuhan masyarakat. Menjadi Gubernur atau Bupati di NTT itu berbeda dengan Gubernur dan Bupati di Jakarta dan Bali. Ini tempat serba kurang jadi kita harus turun kesitu,” kata VBL lagi.
VBL sebelumnya mengungkapkan jika dirinya selalu menyampaikan, perencanaan dalam suatu rencana pembangunan daerah itu baik tapi perlu dibarengi dengan semangat kerja. Perencanaan-perencanaan kerja tersebut harus juga melibatkan kerja-kerja bersama antara Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa.
“Tadi saya sudah bicara dengan Pak Slamet, memang NTT tidak mungkin dilepaskan sendiri. Contoh paling sederhana, tidak mungkin industrialisasi di NTT dapat berjalan kalau energinya itu kita harus bayar 1 Kwh 28 sen. Compart dengan Jawa itu 6 sen, tidak bisa. Industri bisa berjalan bila energi kita itu minimal ada di 16 sen. Bukan semata-mata mau memompa NTT tapi mint set Pemerintah pusat harus berubah untuk melihat NTT. Melihat energinya. Kita mendorong untuk terjadi industrialisasi di NTT tapi energinya sangat mahal,” ungkap VBL lagi.
“Maka dengan energi terbarukan, terima kasih kepada Bapak Presiden karena Bapak Presiden telah mendorong agar di Pulau Sumba nanti kita akan memiliki 1 koma sekian giga hasil riset terakhir UGM maka nanti di tahun 2023 NTT mampu memproduksi dari solar frame sekitar 16 M maka kita akan irit sekitar 12 M. Dengan 16 M energi baru terbarukan maka mimpi kita untuk melakukan industrialisasi itu dapat kita lakukan,” sambung VBL.
Sementara itu Kepala Bappelitbangda NTT, Cosmas D. Lana dalam laporannya, mengatakan tujuan Musrenbang kali ini, antara lain menyelaraskan Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembanguna nasional serta program kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota se NTT. Kemudian menampung usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi pada forum konsultasi publik Nusa Tenggara Timur. Mempertajam indicator dan target kinerja program kegiatan pembangunan tingkat provinsi dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan tingkat Provinsi NTT.
Kosmas mengungkapkan, narasumber dalam Musrenbang tingkat Provinsi NTT kali ini, Kepala Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Hankam, Slamet Sudarsono, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Haryono dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Kosmas menambahkan, out put yang dihasilkan yakni, kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Bapak Gubernur, para Bupati dan Walikota Kupang pada akhir kegiatan. Sebagai bahan masukan bagi dinas/instansi penyusunan RKPD tingkat Provinsi NTT tahun 2023. Dan sebagai bahan yang akan diajukan pada saat Musrenbang Nasional di Jakarta.
Hadir dalam acara ini Kepala Bappenas yang diwakili Deputi bidang Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan, Slamet Sudarsono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono, Kapolda NTT Brigjen Pol Setyo Budiyanto, Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, para Bupati dan Wakil Bupati se-NTT, Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man, pimpinan DPRD se-NTT dan forkompinda NTT. (epo)