Kupang, swaratimor.co.id – Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menupayakan penurunan kasus stunting di Kabupaten Kupang. Pemerintah membutuhkan kerjasama banyak pihak guna menuntaskan masalah stunting ini.

Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe mengungkapkan hal ini sebelum membuka lokakarya multi stakeholder tentang integrasi STRANAS dan RAN PASTI 2021-2024 dalam Perda/Perbup Kabupaten Kupang.

Dalam lokakarya yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang di Oelamasi, Rabu, (27/4/2022) ini, Jerry mengungkapkan,  kegiatan hari ini bertujuan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kupang.

Mantan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang ini mengatakan, tidak seperti tahun 2021 lalu karena tahun ini stunting di Kabupaten Kupang mengalami kenaikan dari 21 persen menjadi 22 persen. Karena itu, hal ini perlu diperhatikan bersama, khususnya penyebab naiknya angka stunting di daerah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste ini.

“BKKBN tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan para stakeholder dan para TNI/Polri. Bagi Kadis Kesehatan beserta jajarannya dari dinas sampai ke Pustu harus terus berkolaborasi demi mencegah stunting di Kabupaten Kupang,” kata Jerry.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang ini mengapresiasi kerja TNI/Polri dalam hal ini Kapolres Kupang dan Dandim 1604 Kupang yang selalu memiliki kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Kupang.

“Kiranya kolaborasi bersama TNI/Polri tetap selalu terjalin,” ungkap Jerry.

Dia kemudian mengingatkan agar mengundang para tokoh agama untuk membantu mensosialisasikan persoalan stunting dan anemia pada ibu hamil dan para remaja putri melalui rumah ibadah masing-masing agama.

Sementara itu DCOP Program BISA – Nutrition Internasional, Donatus K. Marut dalam paparannya secara virtual, mengatakan selama 2 tahun proyek BISA di Kabupaten Kupang, pihaknya sudah menyelesaikan kegiatan peningkatan kapasitas untuk dinas kesehatan, pendidikan, puskesmas dan sekolah-sekolah. Program BISA atau Better Investment for Stunting Alleviation merupakan kolaborasi antara Nutrition International dan Save The Children.

POSE BERSAMA – Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe pose bersama peserta lokakarya. (Foto : Nicky/Prokopim Kab Kupang)

Menurut Marut, dari hasil pantauan tahun lalu, kunjungan pertama ibu hamil di puskesmas sampai Desember 2021 masih di angka 53%.

“Ini menjadi tantangan bersama dalam mencegah anemia pada ibu hamil. Dari data tersebut, kemungkinan besar ibu hamil yang anemia, sudah mengalami anemia sebelum kehamilan terjadi. Karena itu intervensi sebelum hamil adalah hal yang penting. Terbukti dari kunjungan ke dua dan ke tiga angkanya semakin menurun hingga 15%. Ini didukung oleh data cakupan ibu hamil. Tidak hanya anemia pada ibu hamil, tapi juga anemia pada remaja putri disekolah yang akan mempengaruhi prestasinya di sekolah,” jelas Marut. 

Donatus Marut berharap, kiranya pertemuan ini bisa bermanfaat dengan memfokuskan kerja sama dengan Pemkab Kupang untuk program dan tindakan yang harus dilakukan demi mengurangi stunting.

Beliau juga berharap agar semua tingkatan baik dari Pemprov sampai ke desa perlu dibentuk tim percepatan penanganan stunting. Sebab  intervensi awal pada stunting perlu melibatkan para stakeholder dan juga tokoh-tokoh agama. Tidak hanya itu, dirinya berharap agar bukan hanya bekerja sama dengan TNI/Polri saja melainkan sampai ke Babinsa/Babhinkamtibmas diberi pemahaman tentang stunting agar membantu masyarakat untuk fokus menurunkan stunting di desa.

Pada kesempatan ini, Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, berharap persoalan stunting di Kabupaten Kupang yang masih di angka 22% bisa terus menurun hingga dibawah 10% pada tahun 2024 mendatang.

“Melalui lokakarya ini, kehadiran kita semua mampu memecahkan permasalahan stunting di Kab. Kupang,” kata Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto.

Dia menambahkan, aksi penurunan stunting merupakan bentuk kecintaan dan perhatian Presiden Jokowi kepada masyarakat NTT. Besar harapan Kapolres Kupang agar para stakeholder terkait bisa bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang.

“Sinergitas bukan hanya di mulut namun harus ada komunikasi dan kolaborasi. Meskipun kurang memahami tentang kesehatan, namun dari strategi hingga pendataan akan kami bantu. Baik itu jumlah remaja yang ada maupun yang pra-nikah, ibu hamil hingga anak stunting akan kami berikan datanya agar lebih memudahkan rekan yang lain untuk bekerja,” jelas Kapolres Kupang.

Dia berjanji TNI/Polri akan membantu memonitor serta mengikuti kegiatan para stakeholder untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kupang yang bebas stunting.

Sedangkan Dandim 1604/Kupang, Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis, mengatakan untuk masalah stunting tidak bisa bekerja sendiri karena ini merupakan persoalan bersama yang harus diatasi di Kabupaten ini. 

Sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan Kapolres Kupang,Letkol  Iqbal Lubis juga menyatakan TNI/Polri akan terus membantu Pemkab Kupang dan para stakeholder demi penurunan stunting.

Dirinya berharap agar dalam pelaksanaan penurunan stunting di desa, Babinsa terlebih dahulu dibekali dengan permasalahan stunting, baik tentang gizi maupun hal terkait lainnya melalui sosialisasi stunting serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. (epo)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: