Kupang, swaratimor.co.id – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para Kepala Desa untuk serius terhadap data kependudukan, kemiskinan dan data stunting agar dalam mengeksekusi anggaran dapat terealisasi sesuai kebutuhan.
Permintaan Gubernur VBL ini disampaikan saat melakukan pertemuan bersama kepala desa se-daratan Lembata dalam rapat lengkap Pamong Praja tingkat Kabupaten Lembata tahun 2022, Jumat (9/9/2022).
“Data harus jelas mulai dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, stunting, luas lahan setiap desa yang berpotensi untuk mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan dan juga sektor lainnya. Dengan data yang lengkap maka intervensi anggaran dari Pemprov, Pemkab, hingga Pemerintah Desa juga tepat sasaran dan anggarannya juga difokuskan pada pihak yang benar-benar mengalami kemiskinan dan juga stunting,” tegas Gubernur VBL di Ballroom Resto Olympic Lembata seperti dilansir Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT.
“Jangan main-main dengan data atau angka. Kalau kita kerja tidak dengan sungguh-sungguh maka anggaran yang dipakai juga tidak jelas hasilnya. Jangan sampai anggaran untuk masyarakat miskin dan stunting kita berikan pada mereka yang hidupnya sudah sejahtera ataupun orang yang rumah tangganya sudah mapan secara ekonomi. Kan kasian kalau anggarannya turun tidak tepat sasaran,” ujar Gubernur VBL.
“Dimata saya, Kepala Desa atau aparat Pemerintah Desa punya punya peran yang sangat besar dalam kemajuan provinsi ini. Para Kepala Desa adalah petarung utama karena langsung berhadapan dengan masyarakat setiap hari dan setiap jam. Kepala Desa harus bisa berpikir kiritis untuk menyelesaikan masalah di desanya mulai dari kemiskinan, stunting hingga pada peningkatan sektor pertanian, peternakan, peningkatan infrastruktur dan sebagainya,” jelasnya.
Gubernur VBL, menambahkan pentingnya untuk turun langsung dan cek keadaan masyarakat serta bekerja dengan system kolaborasi.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Menyelesaikan masalah pembangunan di NTT ini harus kerja sinergitas dan kolaborasi. Kita saling butuhkan satu sama lain. Saling koordinasi mulai dari RT/RW, Dusun, Kepala Desa, Camat, Para Kepala Dinas hingga Bupati dan Sekda hingha Gubernur,” kata mantan anggota DPR RI ini.
“Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Lembata merupakan top wheel bagi Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan bidang perikanan yang menjadi unggulan daerah dan masuk dalam desain penangkapan terukur tingkat nasional. Selain itu, Lembata harus bisa menjadi pilot project Sorgum, Kelor, dan Jagung pada bidang pertanian. Perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Lembata sehingga menjadi salah satu daerah pusat perekonomian di Provinsi NTT,” katanya lagi.
“Perlu adanya kolaborasi antara perangkat daerah terkait dan kepala desa dalam mengasilkan data yang baik dan akurat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dalam perencanaan program kegiatan daerah untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi daerah. Lembata sebagai penghasil kelor terbesar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah melalui dinas terkait,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lembata Marsianus Djawa menyampaikan sejumlah point terkait penyelanggaran Pemerintahan di Kabupaten Lembata selama dirinya menjabat kurang lebih 3 bulan.
“Angka stunting saat ini di Kabupaten Lembata berada pada angka 15,91%, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan stunting yaitu relasi gender dimana lebih banyak kaum para Ibu yang bekerja daripada kaum Bapak dalam masalah stunting ini. Juga serta pola asuh yang mengabaikan anak karena bekerja. Ini perlu kita perhatikan serius agar dapat ditangani,” ungkap Marsianus.
“Selain itu, kita perlu sukseskan Program TJPS pola Kemitraan atas kerja sama Dinas Pertanian dan Bank NTT. Di Kecamatan Ile Ape yang memiliki potensi luar biasa sampai ribuan hektar, dapat ditargetkan lahan seluas 1800 Ha dapat menghasilkan sekitar 8.305 ton dengan senilai lebih dari 29 M. Untuk itu marilah kita bersama-sama mensukseskan program TJPS ini untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” kata Marsianus.
“Perlu juga sinergitas yang baik antara BPD dan Kepala Desa sehingga kita satu pikiran dan satu visi dalam memajukan desa-desa kita. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama yang baik hingga tingkat RT/RW. Jangan kita kurang akur satu sama lain karena yang kita kerjakan ini untuk kepentingan banyak orang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Penjabat Bupati Lembata meminta perhatian Pemprov NTT tentang relokasi lahan di Kecamatan Ile Ape yang terkena dampak bencana erupsi gunung Ile Ape beberapa waktu lalu.
“Mohon perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi terkait daerah tersebut. Sehingga proses relokasi tesebut dapat terealisasikan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan maupun rumah ibadah,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pasir Putih Jes Papang dalam kesempatan ini mengatakan tentang pentingnya kesadaran masyarakat akan Program TJPS karena sangat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.
“Saya dan teman-teman mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kembangkan Program TJPS Pola Kemitraan. Ini sangat baik karena dapat memanfaatkan lahan tidur dan juga pembiayaan oleh Bank NTT dan kerja sama dengan Dinas Pertanian. Saya juga ajak Kepala Desa yang lain untuk mendorong masyarakat terkait pengembangan TJPS ini karena masih ada masyarakat kita yang belum yakin atau masih ragu terhadap program ini padahal Program TJPS sudah ada hasilnya dan sudah terbukti di beberapa tempat dan punya dampak ekonomi yang baik,” kata Jes. (*/enq)
