Kupang, swaratimor.co.id – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memfasilitasi kegiatan penyusunan dokumen rencana kontijensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) tingkat Kabupaten Kupang.

Asisten 3 Sekda Kabupaten Kupang, Novita Foenay secara resmi membuka kegiatan tersebut di Hotel Harper Kota Kupang, Kamis (7/9/2023).

Turut mendampingi Asisten 3 ini, Wakil Ketua Tim Kerja Karantina Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dr. I Made Yosi Purbadi, perwakilan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT Damiana Djahari, dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Kuji Riwu Kaho.

Dalam sambutannya Novita Foenay mengatakan terima kasih kepada perwakilan Kementerian Kesehatan RI yang telah hadir dan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kontijensi KKM tingkat Kabupaten Kupang.

Menurutnya, salah satu tindakan kesiapan dan kesigapan terhadap KKM adalah melalui upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan sistem organisasional yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi penanggap dan pemulihan masyarakat (NGO/LSM) serta stakeholder lainnya, yang memungkinkan pelaksanaan tindakan antisipasi, tanggapan dan pemulihan dampak kedaruratan yang mungkin akan mulai atau sedang terjadi, dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien sehingga dapat membatasi perluasan kejadian (wabah) secara “agresif”.

Peserta penyusunan rencana KKM pose bersama. (Foto: Prokopim Kab Kupang)

Dan untuk melaksanakan tanggap darurat kesehatan yang kuat, lanjut Novita, perlu disusun suatu rencana kontijensi (Rekon) secara terintegrasi di pintu masuk bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara.

“Hal ini penting karena upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan, namun harus dilakukan secara terintegrasi. Rencana kontijensi yang sudah disusun dapat di aktivasi menjadi rencana operasional penanggulangan dengan penyesuaian-penyesuaian situasi di lapangan,” katanya.

Sementara wakil ketua tim kerja Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr.I Made Yosi Purbadi, mengatakan dunia telah menyepakati kerangka kesiapsiagaan global menghadapi ancaman darurat kesehatan masyarakat dengan disahkannya International Health Regulation di tahun 2005.

“Setiap negara diminta harus mempunyai kemampuan  untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan respon apabila terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, dalam hal ini kita menyesuaikan dengan Undang-undang kesehatan nomor 17 Tahun 2023, bahwa kita harus benar-benar siap menghadapi kedaruratan, karena di dalam dokumen ini secara jelas akan tertulis bahwa Kabupaten Kupang sudah mempunyai rencana kontijensi yang akan mengarah ke KKM dimana Pemda sudah punya kapasitasnya. Saya inginkan penyusunan dokumen ini melibatkan semua sektor,” jelasnya.

Panitia kegiatan dalam laporannya yang disampaikan Margareta Farsiana mengharapkan keikutsertaan multi pihak dari pertemuan ini, selain tersedianya dokumen rekon sebagai pedoman dalam melakukan tindakan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, juga tersedia instrumen kesiapsiagaan, deteksi dini dan respon cepat dalam hal menghadapi kemungkinan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan tujuan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pintu masuk wilayah dan kesiapsiagaan dalam mendeteksi dini dan respon cepat terhadap kasus penyakit yang berpotensi wabah.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari lintas program dan lintas sektor antara lain, Staf Ahli Bupati Pandapotan Siallagan, Kadis Perhubungan Kabupaten Kupang Ricky Djo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Saturlino Correia, Camat Taebenu Melkisedek Neno, Camat Kupang Barat Yusak Ulin, perwakilan Polres Kupang serta undangan lainnya.(epo)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: