Bupati Kupang, Korinus Masneno menyaksikan penandatanganan. (Ist)

Oelamasi, swaratimor.co.id – Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang telah menggelar sidang panitia pertimbangan landreform tahun 2023, Jumat (17/11/2023) guna memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan.

Karena itu Bupati Kupang, Korinus Masneno menyampaikan rasa terima kasih dan memberi apresiasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Bernadus Poy yang telah mengagendakan sidang ini di Kantor Bupati Kupang di Oelamasi.

Menurut Masneno, sidang ini diadakan guna menindaklanjuti tahapan dalam kegiatan redistribusi tanah objek landreform yang telah dilaksanakan di lokasi pembangunan rumah bagi warga eks Timor-Timur di Desa Oebola Dalam dan Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

Dikatakan, tujuan akhir dari sidang ini adalah memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah, melalui sertifikat tanah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dan dasar pokok agraria dan PP Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

“Masyarakat penerima tidak hanya sekedar memegang sertifikat, namun juga dapat mengusahakan atau memanfaatkan tanahnya dengan optimal demi meningkatkan kesejahteraannya,” kata Masneno.

Tanda Tangan

Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Bernadus Poy dalam materinya menyebutkan, lokasi kegiatan pertama, sumber tanah ialah tanah negara dari tanah cadangan umum negara berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 1/Pnp-HGU/KEM-ATR/BPN/X/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 untuk Desa Oebola Dalam Kecamatan Fatuleu dengan target 2.100 sertifikat hak atas tanah.

Sedangkan lokasi kegiatan kedua, sumber tanah adalah tanah negara lainnya yang telah dikuasai masyarakat di desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, dengan target 200 Sertifikat Hak Atas Tanah.

Untuk realisasi desa Oebola Dalam, kata Bernadus, jumlah 2.048 bidang, total luas 14,90 hektar are (ha), subjek atasnama Abaslao Gaspar Fernandes dkk (993 org). Sementara desa Camplong II realisasinya 200 bidang, luas 101,61 Ha, subjek atasnama Adam Beba, dkk (188 orang).

“Dalam prosesnya, hambatan dan kendala itu pasti ada, seperti NIK tidak valid, berkas administrasi belum lengkap dan selisih titik relokasi bangunan rumah. Namun semuanya bisa disiasati dengan strategi penyelesaian dan rencana aksi,”ucapnya.

Selain itu, Bernadus Poy menyatakan bahwa pada tahun 2024, target sertifikat adalah sebanyak 10.000. Karena itu, ia butuh dukungan Kepala Desa, dan Camat yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Normansyah Wartabone juga menambahkan terkait dengan rencana hunian di 2024, tiga sektor yang bergerak di dalamnya antara lain perumahan, infrastruktur permukiman dan sektor air air minum.

Hadir dalam acara ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang Teldy Sanam, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Joni Nomseo, serta undangan lainnya.(epo)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: