Kupang, swaratimor.co.id – Tiga komponen penting dalam penanganan bencana, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini diharapkan selalu berkolaborasi dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally mengungkapkan hal ini saat mewakili Penjabat Wali Kota Kupang membuka Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi masyarakat dan aparatur lingkup Pemerintah Kota Kupang, di Hotel Neo Aston, Kamis (5/9/2024). Kegiatan ini diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang dan dihadiri antara lain Staf Ahli Wali Kota, Maria M. Detaq, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ir. Cornelis Wadu, Sekretaris BPBD Kota Kupang, Johnny W. Z. Boimau, serta jajaran BPBD. Turut hadir Ketua Forum PRB Provinsi NTT, Norman P. L. B. Riwu Kaho, Ketua Forum PRB – API Kota Kupang, Silvester Daparoka, para Ketua FPRB dari 22 kelurahan, para Ketua LPM, RT/RW, Relawan Kelurahan Tangguh Bencana, Relawan Kampus Tangguh Bencana, Relawan Pers Tangguh, dan para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Yanuar Dally, menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana, sesuai dengan arahan konstitusi yang mewajibkan negara untuk hadir dan melindungi seluruh bangsa, terutama pada saat terjadinya bencana. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penanggulangan bencana karena keterbatasan sumber daya dan prasarana. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan,” kata Yanuar seperti rilis Bagian Prokopim Kota Kupang yang dibagikan kepada wartawan.
Dia mengatakan, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ini adalah bentuk kesiapan Pemerintah Kota Kupang dalam merespons dan mengurangi risiko bencana.
Dalam kesempatan ini Yanuar mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, serta menegaskan bahwa kolaborasi dari semua pihak merupakan kunci utama dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi kapanpun dan di manapun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Elsje W. A. Sjieon, melaporkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sasaran penerima layanan adalah masyarakat yang telah mendapatkan informasi terkait daerah rawan bencana melalui sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana.
Elsje juga menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana serta memenuhi capaian layanan SPM Sub Urusan Bencana di Kota Kupang.
“Dengan semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Kota Kupang serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana di masa mendatang. Kita semua harus siap dan tanggap karena bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja,” jelas Elsje.(ras)