Oelamasi, swaratimor.co.id – Untuk mencoba mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kupang yang sesuai data tahun 2023 berjumlah 90.230 jiwa maka Pemerintah Kabupaten Kupang di tahun 2024 ini berkomitmen melaksanakan tiga pilar program.
“Tiga pilar program itu yakni, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengeliminir kantong-kantong kemiskinan, melalui 47 program, 56 kegiatan,dan 166 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp274 miliar lebih,” kata Penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba, Rabu (16/10/2024) saat membuka kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Implementasi Program SKALA, Implementasi Kebijakan Transfer Fiskal, Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pemanfaatan Data Regsosek di Kabupaten Kupang, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kupang di Oelamasi.
Kegiatan ini selain dihadiri Unit Leader of Decentralized Governance Skala, Astrid Kartika, dan Team Leader SKALA, Petra Karedji, turut pula dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Ludiro.
Alexon Lumba pada kesempatan ini juga menyampaikan informasi umum mengenai pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan transfer fiskal, penerapan standar pelayanan minimal dan pemanfaatan data regsosek.
Alexon Lumba menjelaskan, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Kabupaten Kupang mendapat transfer daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1 milyar lebih. Sedangkan Dana Desa tahun ini Kabupten Kupang total mendapat transferan Rp1 miliar per desa.
“Sementara untuk mennyikapi isu nasional mengenai aksi penurunan stunting, kita di Kabupaten Kupang melakukan gerakan kemanusiaan melalui Gerakan Orang Tua Asuh, mengoptimalkan kegiatan intervensi gizi sensitif, spesifik, dan serentak, yang sudah dilakukan dengan pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putrid, dan pengukuran dan penimbangan ulang bagi para balita di seluruh Kabupaten Kupang, serta pendampingan bagi para calon pengantin denganmelibatkan tokoh agama,” jelas Alexon Lumba.
Dia mengatakan, jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang di Kabupaten Kupang telah memberlakukan Universal Health Coverage (UHC) juga dipertahanakan, dan pendekatan layanan kesehatan kepada masyarakat ditingkatkan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah Amfoang. Sementara untuk bidang pendidikan dan bidang sosial dijelaskan Alexon Lumba, Pemerintah Kabupaten Kupang terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan didik PAUD, dan penyaluran bantuan sosial melalui program PKH, dan bantuan sosial lainnya.
“Terkait perkembangan hak akses data regsosek Kabupaten Kupang saat ini sudah mendapatkan hak akses. Dampak dari pentingnya data regsosek agar program perlindungan sosial yang diberikan tepat sasaran sehingga efektif dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim,” ungkap Alexon Lumba.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Ludiro mengatakan, Kabupaten Kupang sebenarnya memiliki potensi besar yang bisa dijadikan basis untuk pengambilan keputusan strategis.
Kementerian Keuangan RI, kata Ludiro juga sedang melaksanakan kebijakan efisiensi transfer ke daerah untuk memperbaiki ketimpangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memperbaiki kebijakan fiskal dengan memperhatikan georgrafis daerah, SDM, dan lain sebagainya.
Ludiro menegaskan, perlu ada penguatan pada unit-unit sektor pendapatan di daerah termasuk di Kabupaten Kupang, untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan Pemerintah Daerah.
Turut mendapingi Pj.Bupati dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Mesak Elfeto, dan beberapa pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.(epo)