Oelamasi, swaratimor.co.id – Kerja keras Pemerintah Kabupaten Kupang bersama stakeholder terkait di wilayah itu untuk menurunkan stunting atau masalah kekerdilan selama ini ternyata tidak sia-sia. Terbukti, kerja keras tersebut berbuah penghargaan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Hal ini dibuktikan dengan tampilnya Bupati Kupang, Korinus Masneno diantara sembilan Bupati lain saat menerima penghargaan hasil penilaian kinerja konvergensi percepatan stunting dari Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat (VBL), Selasa (1/11/2022).
Penghargaan hasil penilaian kinerja konvergensi percepatan stunting diberikan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) kepada 10 Kabupaten di NTT dengan presentase stunting terendah kinerja konvergensi aksi 1 – 8 tahun 2021 dalam rapat kerja penurunan stunting bersama Bupati/Walikota se-NTT di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) di Soe.
Untuk Kabupaten Kupang, kondisi Agustus 2021 presentase stuntingnya 22,3% turun menjadi 19,9% pada Agustus 2022.
Selain Kabupaten Kupang, Kabupaten lain yang menerima penghargaan yakni Kabupaten Nagekeo, Rote Ndao, Sumba Barat, Belu, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Sikka dan Flores Timur.
Dalam arahannya Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) menekankan pentingnya upaya menurunkan stunting secara serius. Para Bupati diharapkan dapat merumuskan berbagai kebijakan penurunan stunting di NTT sehingga bisa mencapai 10 % tahun 2023 nanti dari 17,7% kondisi Agustus 2022.
“Saya harapkan Kabupaten yang menerima penghargaan terus berkerja menurunkan stunting. Sementara yang belum tetap upayalan langkah-langkah untuk menekan dan menurunkan angka stunting. Mari lakukan intervensi, langkah-langkah dan program yang baik untuk penanganan stunting, itu yang utama,” tandas VBL.
VBL juga mengimbau agar para Bupati dapat memerintahkan Camat dan Kepala Desa untuk mendata masyarakat yang hamil di desanya dan melaporkan hal tersebut sehingga dapat di intervensi oleh negara agar tidak terjadi lagi masalah stunting.
“Hal ini penting sekaligus mengantisipasi masalah kematian ibu dan anak,” tandasnya lagi.
Dalam kesempatan ini VBL juga meminta para kepala daerah dapat melihat kinerja bawahannya karena menurut evaluasinya, kadangkala kebijakan para Bupati tidak dijalankan secara baik oleh kepala desa.
“Misalkan, disampaikan Kades bahwa ibu-ibu hamil atau menyusui malas ambil makanan tambahan karena jaraknya jauh, belum lagi masalah budaya seperti orangtua makan baru anak makan; dan adakala orang tidak pernah merasa atau tidak mau keluarganya disebut stunting dan pemerintah juga lepaskan padahal nyatanya stunting,” ujar VBL.
Untuk itu dengan diadakannya rakor ini, VBL harapkan dengan kolaborasi dan keseriusan penanganan stunting, khususnya perhatian bagi ibu hamil maka persoalan stunting di NTT dapat diatasi.
“Tolong kirimkan pembuktian lewat video dan pastikan daerah tempat dimana anak-anak stunting dapat ditimbang dan diukur dengan alat yang baik sesuai standar,” pinta VBL.
Bupati Kupang, Korinus Masneno mengakui upaya penurunan stunting merupakan hal yang penting. Dikatan, upaya dan kolaborasi bersama terus dilakukan di Kabupaten Kupang untuk menurunkan stunting dengan membangun kerjasama, koordinasi dan konvergensi dengan semua unsur.
Kepada jajarannya, baik OPD, Camat hingga para Kades, Masneno mengaku telah menginstruksikan untuk fokus, bergerak cepat dan berupaya mengintervensi penurunan angka stunting di wilayah yang berbatasan dengan Negara Republik Timor Leste tersebut. (epo)