Kupang, swaratimor.co.id – Lurah Nunbaun Sabu, Rongsly Aldi Foeh menerima penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) karena dinyatakan lulus Paralegal Academy. Kepada Rongsly disematkan identitas non akademik dibelakang nama oleh Kemenkumham RI dan Mahkamah Agung RI. Sementara wilayah yang dipimpin Rongsly, yakni Kelurahan Nunbaun Sabu menerima penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita tahun 2024 sebagai penyempurnaan setelah meraih NLP oleh Kemenkumham RI dan Mahkamah Agung RI dengan status PJA-Paralegal Justice Award 2024.
Penyerahan penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) dan Anubhawa Sasana Jagaddhita tahun 2024 ini dilakukan seusai Apel Kesadaran KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Rabu (19/6/2024) di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang.
Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay yang bertindak sebagai Pembina Apel yang diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan Perusahaan Umum Daerah, Camat, Lurah dan segenap ASN serta PTT lingkup Pemerintah Kota Kupang, menyampaikan beberapa arahan penting bagi aparatur Pemerintah.
Dalam arahannya, Fahren mengajak seluruh pegawai untuk disiplin waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan produktivitas kerja.
“Seorang aparatur Pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Fahren.
Ia juga meminta jajarannya untuk menjalin komunikasi yang baik di antara unit kerja, saling mendukung dan bekerja sama dalam setiap tugas yang diberikan. “Kerja sama tim adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, sinergi yang baik akan membawa kita pada hasil yang optimal. Kita harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas kita,” katanya lagi.
Kepada anggota Korpri yang menjadi peserta apel, Fahren menegaskan bahwa integritas dan transparansi dalam bekerja adalah nilai-nilai yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan tugas sebagai aparatur Pemerintah.
Ia meminta agar setiap pegawai menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik. Dalam kesempatan itu, Fahren meminta kepada para pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan kinerja organisasi masing-masing, terutama bagi OPD yang belum mencapai target.
Selain itu, kepada semua pimpinan OPD ia meminta agar memperhatikan penyerapan anggaran dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjabat Wali Kota, Fahrensy Priestley Funay mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua jajaran dan pegawai, sehingga Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.
Ia mengingatkan agar para Pimpinan OPD ini segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang dokumennya telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Kupang beberapa waktu lalu.
“Inspektorat diperintahkan untuk mengkonsultasikan dan mengkoordinasikannya dengan BPK RI dan OPD-OPD terkait sehingga tindak lanjut dapat segera disampaikan segera,” tambahnya.
Kebersihan tak luput dari perhatian Pj. Wali Kota sehingga dalam arahan, dirinya mengajak pegawai untuk menjadi pelopor serta contoh teladan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Sebelum menutup sambutan, Pj. Wali Kota berkesempatan mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah bagi seluruh pegawai beragama Islam yang merayakan. “Semoga ibadah kurban dan semangat berbagi sesuai teladan Nabi Ibrahim A.S. semakin meningkatkan keimanan serta memperkuat ikatan silaturahmi di antara sesama aparatur pemerintah, dan masyarakat,” ucapnya.(*/ras)