Kupang, swaratimor.co.id – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Setda Kota Kupang diminta memperhatikan usulan prioritas masyarakat yang disampaikan saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar tidak terjadi pengulangan usulan yang akhirnya membuat masyarakat jenuh dan tidak lagi tertarik lagi untuk terlibat dalam perencanaan-perencanaan partisipatif yang diselenggarakan Pemerintah.
Permintaan ini disampaikan Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh, Kamis (9/3/2023) dalam sambutannya sebelum membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang tahun anggaran 2024. Forum Konsultasi Publik Kota Kupang ini mengusung thema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Infrastruktur Dan Stabilitas Politik” dan digelar di ruang rapat Hotel Neo By Aston Kota Kupang. Hadir mendampingi Penjabat Walikota Kupang dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang Ignasius Repelita Lega dan Kepala Bappeda Kota Kupang Djidja Kadiwanu.
“Arah Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2024 nanti fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, ekonomi, infrastruktur dan stabilitas politik. Oleh karenanya, saya berharap seluruh pimpinan OPD, Camat dan Lurah untuk benar-benar fokus dan melihat setiap usulan prioritas dalam forum Musrenbang di semua tingkatan sebagai agenda yang penting untuk terus diperhatikan, diikuti Pemerintah agar tidak selalu terjadi pengulangan-pengulangan yang kemudian membuat masyarakat menjadi jenuh dan tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam perencanaan-perencanaan partisipatif yang diselenggarakan,” tegas George Hadjoh.
Menurut George, arah kebijakan perencanaan tahun 2024 menjadi tantangan bersama. Oleh sebab itu Kepala Bappeda bisa mengorganisir seluruh OPD beserta Camat dan Lurah untuk jeli melihat sumber-sumber pembiayaan. Karena tentu saja tidak semua program bisa dibiayai oleh APBD Pemkot Kupang,
“Saudara-saudara perlu memilah kegiatan sesuai sumber pembiayaan yang tepat dan segera menyiapkan model dokumen kerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM/ NGO atau external agency lainnya. Karena harus diakui ada celah di mana kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka menyukseskan seluruh program pemerintah,” katanya.
George berharap forum konsultasi publik ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Kota Kupang.
Sementara itu sejalan dengan penjabat Walikota Kupang, Sekretaris Bappeda Kota Kupang Agustinus Hake ketika menyampaikan laporan panitia, menyampaikan pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitannya dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Searah dengan sistem perencanaan nasional, lanjut Hake, maka rencana awal RKPD Kota Kupang diharuskan mengacu pada rencana awal RKPD Provinsi NTT dan RKP Nasional, terutama terkait dengan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Forum konsultasi publik ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rancangan tema, rancangan prioritas kota kupang kemudian sesi diskusi dan penandatanganan kesepakatan. (ras)
