Oelamasi, swaratimor.co.id – Pemerintah Kabupaten Kupang sangat bersyukur karena program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi program strategis yang mendukung misi Pemkab Kupang terkait penguatan pelaksanaan perlindungan sosial di bidang kesehatan. Saat ini tercatat 380.128 warga Kabupaten Kupang atau 98,57% dari total penduduk Kabupaten Kupang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal ini diungkapkan Bupati Kupang, Korinus Masneno saat menerima piagam UHC dari Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusra, Elfaneti, Selasa (30/5/2023) di Kantor Bupati Kupang.
Penyerahan piagam ini disaksikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Ario Trisaksono, Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Rima Salean, Kepala BPJS Kabupaten Kupang, Yohanes Santo dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab Kupang.
“Dengan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, tentu diharapkan derajat kesehatan masyarakat bisa semakin meningkat,” katanya.
“Dari jumlah 380.128 yang terdaftar itulah, maka bulan Maret 2023 bertempat di Balai Sudirman Jakarta, saya menerima penghargaan UHC dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Karena Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dianggap mendukung program JKN-KIS dan berstatus Universal Health Coverage (UHC) dimana 98% lebih masyarakatnya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat,” jelas Masneno.
Atas penghargaan yang diterimanya, Masneno yang juga mantan Wakil Bupati Kupang ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan tentunya memberikan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
Dirinya berharap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang terus dilakukan sehingga masyarakat dapat dengan mudah terlayani pelayanan kesehatan.
“Kita terus mengupayakan pelayanan kesehatan terbaik, baik dari segi sarana prasarana, tenaga kesehatan hingga upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kupang,” ungkapnya.
Diakhir sambutannya, Masneno menginginkan agar pelayanan JKN bisa secara luas diketahui masyarakat Kabupaten Kupang. Kepada jajarannya ia meminta agar bisa dilaksanakan launching dengan menghadirkan para Kepala Desa, agar bisa menyampaikan kepada warganya apa-apa saja yang dibutuhkan dalam memperoleh layanan kesehatan secara baik.
Hal yang sama disampaikan Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusra, Elfaneti yang berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Sebab 98,57% masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, mendahului target yang dicanangkan Pemerintah Pusat di tahun 2024 yaitu 98%.
“Komitmen yang tinggi Bupati beserta jajaran dalam memastikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Kupang. Seluruh penduduk sudah dijaminkan melalui JKN-KIS. Sementara target untuk peserta JKN sendiri dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2024 adalah 98%, tapi saya salut Pemerintah Kabupaten Kupang sudah mendahuluinya di tahun sekarang,” pujinya sambil berharap tahun depan keseluruhan masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Ia juga menerangkan tentang akses pelayanan BPJS kesehatan yang lebih baik kedepan. Ia menyebut BPJS akan melakukan transformasi mutu layanan yaitu pertama, Layanan Mudah artinya sebagai peserta aktif JKN, cukup menunjukkan KTP saja sudah dapatkan pelayanan.
“Kita kalau kemana-mana yang selalu dibawa pasti KTP. Misalkan dalam keadaan darurat tidak membawa kartu BPJS tidak masalah. Pasti akan dilayani dengan cukup tunjukkan KTP saja, ” terang Elfaneti.
Kedua, lanjutnya, Pelayanan Cepat. Artinya tidak perlu menunggu lama antri di layanan kesehatan. Bisa daftar secara online. Terkoneksi sistem kita di Layanan Kesehatan. Ketiga, Pelayanan Setara, artinya tidak ada perbedaan dalam pelayanan, tidak ada diskriminasi karena pelayanan.
“Pelayanan yang mudah, cepat dan setara bisa dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, BPJS Kesehatan bersinergi dengan program Pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting. (epo)