Kupang, swaratimor.co.id – “Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita. Daratan Flores sendiri adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT dan ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian rusak, dan aktivitas pasar terganggu, dampaknya langsung terasa pada supply chain di seluruh wilayah NTT.”
Demikian penegasan yang disampaikan Gubernur Melki Laka Lena dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Jumat (4/9/2026).
Gubernur Melki menegaskan, terdapat dua tantangan besar yang harus diantisipasi bersama di masa tanggap darurat dan pascagempa Flores, yakni potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Antisipasi Tekanan Inflasi dan Menjaga Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dalam paparannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa inflasi NTT pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59 persen secara tahunan (year-on-year), masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan inflasi Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,43 persen.
Oleh karena itu, menurutnya, dampak bencana terhadap jalur distribusi dan pasokan komoditas pangan harus menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi dapat memicu kelangkaan barang dan meningkatkan harga kebutuhan masyarakat apabila tidak segera diintervensi.
Pemerintah Provinsi NTT menurut Gubernur Melki, harus terus menjaga kelancaran distribusi barang dan ketersediaan komoditas agar tekanan terhadap harga tidak berkembang menjadi persoalan yang membebani daya beli masyarakat.
Selain inflasi, tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi NTT di tengah dampak bencana. Ekonomi NTT pada triwulan II Tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,01 persen secara year-on-year. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,38 persen, sementara struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,40 persen.
Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54 persen. Namun, dampak gempa Flores berpotensi memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor produktif yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Menurut Gubernur Melki, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, terutama akses jalan, jembatan dan jalur distribusi logistik di Flores.
Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk optimalisasi jalur logistik laut, diharapkan mampu mempercepat kembali pergerakan ekonomi masyarakat.
“Apabila proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai harapan, target pertumbuhan ekonomi NTT pada kisaran 4,9 hingga 5,1 persen masih dapat dijaga. Namun, seluruh pihak harus bekerja bersama agar perlambatan sektor-sektor produktif akibat bencana tidak semakin menekan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Merumuskan Kebijakan yang Konkret
Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak dapat bekerja sendiri dalam memitigasi dampak ekonomi di masa tanggap daruratbdan pascagempa Flores ini. Melalui forum tersebut, ia mengajak Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, akademisi, praktisi ekonomi, dunia usaha, perbankan serta pemerintah kabupaten untuk bersama-sama melahirkan rumusan kebijakan yang konkret, taktis dan dapat segera diterapkan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memastikan forum ini menghasilkan rumusan yang konkret dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” tegasnya.
Menurut Melki Laka Lena, langkah pertama yang harus diperkuat adalah penanganan tanggap darurat dan pemulihan ekonomi secara cepat. Pendataan kerusakan terhadap aset UMKM, pasar tradisional dan sektor informal harus segera dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak perlu dipersiapkan, termasuk bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan modal usaha mikro.
Gubernur Melki juga mendorong adanya koordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.(*/sae)