Kupang, swaratimor.co.id – Pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmen penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) dengan mendorong keberlanjutan program, penguatan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan layanan kesehatan bagi kelompok rentan tetap berjalan dan mendukung target eliminasi ATM pada 2030.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak saat membuka Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kota Kupang” di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Yayasan Flobamora Jaya Peduli, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Sekretaris KPA Provinsi NTT, Ikatan Ahli Kesehatan Provinsi NTT, Bappeda Kota Kupang, Dinas Sosial, DP2KB, serta DP3A Kota Kupang.
Mengawali sambutannya, Hengky mengapresiasi Yayasan Flobamora Jaya Peduli dan seluruh pihak yang telah menggagas workshop tersebut. Menurutnya, penanggulangan ATM bukan semata-mata persoalan kesehatan, tetapi menyangkut tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
“Isu ini bukan hanya tentang AIDS, TB, dan Malaria. Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, siapa pun mereka dan dalam kondisi apa pun,” kata Hengky.
Ia menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu membangun kebijakan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan. DPRD memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran, sementara dunia usaha dapat membuka ruang kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan menghadirkan pengetahuan dan inovasi, sementara masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sekaligus menghapus stigma terhadap penderita. “Semua pihak harus membangun kesadaran dan menghilangkan stigma, dengan satu tujuan, jangan sampai ada layanan yang berhenti hanya karena sumber pendanaannya berubah,” ujarnya.
Hengky menekankan, seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada target yang jelas, yakni mendukung eliminasi AIDS, TB, dan Malaria pada 2030.
Hengky juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam penanganan ATM. Ia mengatakan terdapat perbedaan angka kasus yang disampaikan dalam workshop dengan data yang dimiliki KPA Kota Kupang. “Data yang disampaikan panitia berbeda dengan data dari KPA AIDS Kota Kupang yang terakumulasi lebih dari 2.000 kasus. Ada selisih data. Karena itu, penting diadakan workshop ini,” katanya. Ia menyebutkan, pada 2025 tercatat 225 kasus AIDS, sedangkan sejak awal 2026 hingga Juli telah tercatat 102 kasus.
Pemkot Kupang, kata Hengky, terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan, mulai dari edukasi melalui podcast, skrining aktif, pengobatan, hingga pemberian dukungan bagi kelompok yang membutuhkan. “Pemerintah Kota Kupang melakukan kegiatan pencegahan, podcast, skrining aktif, kemudian pengobatan dan dukungan,” ujarnya.
Upaya pencegahan juga dilakukan secara aktif bersama KPA. Dalam waktu dekat, Pemkot Kupang akan memperkuat kolaborasi melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bersama bagian terkait di lingkungan pemerintah daerah.
Selain HIV/AIDS, perhatian juga diarahkan pada penanggulangan TB. Tahun ini, tracing atau pelacakan kasus TB direncanakan dilakukan di 71 titik. Hingga saat ini, tracing telah dilakukan di 21 titik.
Menurut Hengky, langkah tersebut perlu berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui pendekatan TOSS, yakni Temukan, Obati Sampai Sembuh. Dia menegaskan, tingginya persoalan AIDS di Kota Kupang membutuhkan kerja bersama yang tidak bersifat sesaat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Angka AIDS di Kota Kupang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan ini. Saya mohon dukungan dari semua pihak terkait,” tegasnya.
Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. “Kita harus pulang membawa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, dan rencana tindak lanjut yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita mengukurnya,” kata Hengky.
Ia juga mendorong agar komitmen tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Bappeda dan diperkuat dengan dukungan anggaran. “Dengan begitu, komitmen terhadap ATM dapat terlihat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kita jelas. Kita ingin mendukung upaya eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030,” pungkasnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Johanes Orlando, mengatakan Yayasan Flobamora Jaya Peduli secara konsisten melakukan pendampingan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS sejak 2024 hingga saat ini. Berdasarkan data yang disampaikan dalam workshop, secara kumulatif terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang. Sementara itu, jumlah orang yang hidup dengan HIV yang hingga kini mendapat pendampingan Yayasan Flobamora Jaya Peduli mencapai 1.160 orang hingga Juni 2026. “Ini tentu bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa HIV masih menjadi persoalan yang terjadi di wilayah Kota Kupang,” kata Johanes.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan penganggaran daerah benar-benar memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, sekaligus menjadi investasi kesehatan untuk mendukung pencapaian target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030.(dini/mitha)